Beranda Regional Tanpa PDIP-PKB, Koalisi 9 Bahas Pemekaran Dapil Karawang

Tanpa PDIP-PKB, Koalisi 9 Bahas Pemekaran Dapil Karawang

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Berbarengan dengan dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur di tahun 2018 dan Pemilihan Legislatif dan Presiden di tahun 2019 mendatang, pelaksanaan verifikasi partai politik sudah dilakukan di tahun 2017 ini. Termasuk salah satunya adalah pembahasan perlunya daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Karawang untuk dimekarkan.

Dan dalam rangka menyamakan persepsi, 9 partai politik (Parpol) yang menamakan koalisi 9 tersebut yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN, PPP, PBB, PKS, Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Golkar, diwakili oleh masing-masing Sekretaris Partai, kecuali Partai Hanura dan PBB dimana turut hadir Ketua dan Sekretaris melakukan pertemuan khusus beberapa waktu lalu, yang bertempat di Ballroom Hotel Resinda, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Namun pembahasan tersebut tanpa dihadiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDIP.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Dadan Suhendarsyah, kepada Koran Berita (Grup Tvberita.co.id), Minggu (17/12) menjelaskan dari hasil pertemuan tersebut disimpulkan dua opsi mengenai perlu adanya pemekaran daerah pemilihan (dapil) yang ada di Kabupaten Karawang.

“Tapi sekali lagi hasil pertemuan tersebut hanya input atau masukan, tidak mengikat bagi KPUD. Karena kami menyadari sepenuhnya bahwa terkait Dapil adalah domain dari KPU RI,”paparnya.

Dan kemudian, lanjut Dadan, opsi-opsi tersebut akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karawang sebagai bahan pertimbangan oleh masing – masing pimpinan partai. Dengan suratnya sendiri – sendiri dari masing – masing partai politik.

“Ya, Apapun keputusan KPU RI nanti, tentunya akan diterima oleh semua peserta pemilu,”ujarnya.

Ketika disinggung mengenai ketidakhadiran PKB dan PDIP dalam pertemuan khusus tersebut, Dadan mengungkapkan dirinya tidak tahu pasti apa alasan ketidakhadiran mereka. Akan tetapi dikatakannya, sejak awal PKB dan PDIP itu mengusulkan 8 dapil, sehingga mungkin mereka merasa tidak perlu untuk hadir.

“Itu adalah hal yang wajar. Mereka tentu punya argument sendiri. Demikian juga dengan kami,”kata Dadan.

Dan terkait beredar kabar yang mengatakan kedua partai besar tersebut memang sengaja tidak diundang karena perbedaan pandangan mengenai jumlah pemekaran dapil atau tidak turut diundangnya dua partai baru, yaitu Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam pembahasan tersebut, Dadan enggan menanggapi.

“Coba langsung ke kang Ardiansyah (Ketua Partai Hanura). Beliau yang punya hajat dan penggagas acara,”pungkasnya.

Ditempat terpisah, Sekjen Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Ace Sudiar ketika dikonfirmasi terkait ketidakhadiran partainya didalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya tidak tahu menahu mengenai adanya pertemuan sembilan parpol di Hotel Resinda beberapa waktu lalu itu.

“Ini yang menjadi dasar, yang berarti pula jika dihitung ke dalam jumlah kursi akan muncul lebih dari 50 kursi di DPRD. Dan itu sesuai dengan UU Pemilu No.7 tahun 2017. Jadi sah – sah saja jika kami meminta 8 dapil, kan jelas dasar dan regulasi hukumnya,”ungkap Ace.

Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Karawang Riesza Affiat menuturkan, yang jelas hasil sensus penduduk yang terbaru, memang terjadi pertumbuhan penduduk yang signifikan terutama di daerah pemilihan satu. Dikarenakan pertambahan laju pendatang yang dari tahun ke tahun terus bertambah dan memilih menetap di Kabupaten Karawang.

“Makanya kemarin kita adakan Rapat Kordinasi (Rakor) Penataan Dapil Pemilu 2019 dengan partai peserta pemilu. Tujuannya untuk menyatukan persepsi agar pesta rakyat yang akan kita gelar nanti dapat berjalan lancar sesuai harapan,”imbuhnya.(cr2/ds/ris)