Beranda Regional Tidak Higienis, KPAD Juga Tuntut Ruang Laktasi

Tidak Higienis, KPAD Juga Tuntut Ruang Laktasi

KOTA BEKASI, TVBERITA.CO.ID- Menanggapi minimnya ruang laktasi di instansi pemerintah dan swasta di Kota Bekasi, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi Aris Setiawan menyatakan tidak adanya ruang laktasi yang layak membuat para pekerja atau pegawai perempuan terpaksa memerah ASI di kamar mandi, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi air susu dengan kuman karena tidak higienis.

 “80% ibu menyusui di Indonesia tidak bisa maksimal memberikan air susu. Pasalnya, data Kementerian Kesehatan RI (2017) mengungkap bahwa baru 64,8% perkantoran di Indonesia yang menyediakan ruang laktasi untuk mendukung program ASI eksklusif,” ujarnya kepada Berita Bekasi, Jumat (26/10).

Padahal, kata Aris, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama di kehidupan seorang anak memberikan manfaat seumur hidup, di antaranya imunitas tubuh yang kuat dan perlindungan terhadap infeksi.

 

Ketiadaan ruang laktasi layak membuat para pekerja atau pegawai perempuan terpaksa memerah ASI di kamar mandi, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi air susu dengan kuman karena tidak higienis.

Ruang laktasi yang ada pun seringkali hanya menggunakan ruang seadanya yang tidak layak.
Padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 83 mewajibkan pengusaha memberikan peluang yang layak kepada karyawan perempuan dengan bayi yang masih menyusui.

Di Kota Bekasi, telah ditetapkan juga Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 tentang penyediaan ruang menyusui di tempat kerja pemerintah dan swasta serta fasilitas umum lainnya.

 

Hal ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Bekasi untuk generasi mendatang mendapatkan susu eksklusif yang berpengaruh penting terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik dan mental.

 

“Hanya saja, belum semua fasilitas publik, perkantoran, pusat perdagangan, dan fasilitas lainnya di Kota Bekasi menyediakan ruang laktasi.

Hal ini, perlu ada pengawasan bersama dari seluruh instansi bukan hanya pemerintah, legislatif, namun perlu didorong melalui masyarakat dan masyarakat penggiat peduli anak,” imbuhnya. (cr1/fzy)(KB)