KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melaksanakan pencanangan penerapan pembangunan zona integritas.
Yang diselenggarakan Kamis pagi (13/6) di halaman gedung kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Karawang.
Bupati Karawang Hj. Cellica Nurrachadianna dalam sambutannya menyampaikan ada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijadikan pilot project Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani diwilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
Keenam OPD tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Karawang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Rumah Sakit Daerah Kelas D Non Pendidikan, Kecamatan Tiryajaya dan Kecamatan Karawang Barat.
“Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,”ujarnya.
Dikatakan Cellica, dengan semakin majunya era digitalisasi teknologi saat ini, dimana media sosial berkembang pesat , respon masyarakat pun dalam memberikan masukan, kritikan ,saran dan opini terhadap kinerja dan pelayanan pemerintahan semakin cepat, tidak lagi sama seperti 5 atau 10 tahun yang lalu.
“Hari ini kita bisa lihat, bagaimana seseorang yang tidak suka langsung bilang di media sosial bahwa pelayanan di dinas tertentu tidak responsif dan lon sebagainya, dan tentunya ini harus menjadi acuan bagi kita untuk memperbaiki khususnya bagi dinas-dinas yang memberikan pelayanan,”ungkapnya.
Cellica menyebutkan, diantara enam OPD yang dijadikan pilot project Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani diwilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang diantaranya adalah Dinas yang sering kali mendapatkan saran kritikan dari masyarakat Karawang, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Karawang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, dan Rumah Sakit Daerah Kelas D Non Pendidikan.
“Opini masyarakat ini, tentunya harus kita sikapi secara profesional dan secara terbuka, Dan sudah menjadi kewajiban bagi kita para Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Karawang sebagai pelayan masyarakat dan maksimal melayani masyarakat,” ujar Cellica menandaskan.
Terlebih, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Karawang, memdapatkan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) kedua terbesar di Propinsi Jawa Barat. Sehingga ia berharap tidak ada lagi indikasi-indikasi tidak benar dari para ASN ini.
“ASN menginginkan TPP nya naik, saya sudah menyetujui, sekarang berbalik saya menginginkan ASN di pemerintahan saya untuk sama -sama sepakat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan bebas dari KKN serta bersih melayani,” paparnya.
Terakhir Cellica menyampaikan, pemerintah daerah adalah sistem, dan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang harus memiliki tolak ukur yang bisa dipertanggungjawabkan dan visi misi yang harus bisa diterjemahkan hingga ke tingkat bawah.
“Besar harapan saya perbaikan sistem ini dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan roda pemerintahan di Kabupaten Karawang,”pungkasnya.(nna/ris)
