Jika menggunakan distribusi besar-besaran, katanya, akan membutuhkan biaya angkut besar dan kerawanan kerusakan barang yang besar juga. Namun saat ditebus di warung, dengan kualitas dan syarat yang ditentukan, kualitasnya akan lebih terjamin.
“Misalnya nanti warung-warung didata, kemudian nanti dikoordinasikan dengan dinas sosial di kabupaten kota. Sehingga masyarakat dengan kartu itu tinggal mendapatkan beras dan sembako di warung,” katanya.
Baca juga : Pemkot Bekasi Dukung Gamers Juara Piala Presiden E-Sport
Dedi menilai proses distribusi menggunakan truk secara besar-besaran ke sebuah wilayah tidak efektif. Namun jika warung-warung ini diberdayakan, akan menjamin distribusi tersebut dan menebar manfaat terhadap ekonomi desa.
“Yang penting kan harganya sama antara beras yang distandarisasi oleh pemerintah dengan yang ada di warung. Nanti uang negara itu turun menjadi perputaran ekonomi di kampung. Jadi gerakan yang dipelopori oleh TKD Jabar adalah gerakan belanja di warung tatangga,” katanya.
Dedi menyontohkan jika distribusi sembako ini melibatkan warung-warung, diiringi pendampingan yang baik, akan terjadi kemajuan ekonomi di kampung-kampung.
“Bayangkan jika di sebuah desa ada subsidi masyarakat dan sekitarnya, Rp 1 miliar per bulan untuk subsidi masyarakat. Kemudian itu sebagian beredar di warung, Rp 50 juta begitu, kalau beredar di warung, itu dahsyat. Tinggal nanti disinergiskan itu warung dengan sistem IT,” pungkasnya.(cr2/ris)
