PURWAKARTA-Hingga hari ini DPMD Kabupaten Purwakarta dan BPJS Kesehatan Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait adanya tunggakan premi perangkat desa sebagai peserta BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan.
Kepala DPMD Jaya Pranolo pun hingga saat ini belum bisa diminta keterangannya terkait tunggakan premi kepesertaan BPJS Kesehatan perangkat desa apakah sudah diselesaikan ataupun belum.
Begitu juga pihak BPJS Kesehatan yang hanya memberikan keterangan terkait permasalahan ini silahkan menghubungi Pemda Purwakarta.
Diperoleh keterangan pembayaran premi kepesertaan BPJS Kesehatan para perangkat desa belum dibayarkan hingga saat ini, kalaupun ada pembayaran belum juga diselesaikan secara penuh.
“Kemana anggaran yang sudah dipotong dari Siltap 1 persen dan kewajiban Pemkab 4 persen,”jelas Ketua Harian Kompak Purwakarta Pandu Fadjar Gumilar Kamis (5/8)
“Perangkat desa harusnya mengecek secara langsung ke BPJS Kesehatan, apakah preminya sudah dibayarkan atau belum,”tegasnya
“Kalau alasan karena kesalahan data, itu alasan yang mengada-ada, kesalahan data kok berimbas kepada tertunggaknya pembayaran premi perangkat desa hingga empat bulan,”ungkapnya
DPMD harus bisa menjelaskan hal ini, jangan sampai PPKM dan WFH dijadikan alasan tidak bisa memberikan penjelasan,”pungkasnya (trg)
