KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) Kabupaten Karawang menyelenggarakan kegiatan program sosialisasi Jaringan Masuk Daerah dengan tema “Strategi Diplomasi Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 dan Peluang Bagi WNI di Jaringan Organisasi Internasional”.
Kegiatan ini menyasar kalangan mahasiswa dan akademisi yang memiliki potensi dan sumber daya manusia yang kompeten untuk turut berperan serta dalam organisasi-organisasi internasional yang diikuti Indonesia untuk mewakili dan menjadi yang terdepan memperjuangkan kepentingan bangsa.
Pasalnya saat ini, dari sekian banyak kesempatan dan peluang hanya sekitar 80 orang WNI saja yang bekerja sebagai diploma di organisasi internasional tersebut.
Sementara setiap tahunnya Pemerintahan Republik Indonesia harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp.700 miliar untuk membayar iuran wajib dalam keanggotaan organisasi internasional yang diikuti.
Hal itu diungkapkan Direktur dan Sekolah Staf Kementerian Luar Negeri Jun Kuncoro, saat ditemui disela sela kegiatan yang di gelar di Aula Unsika Karawang, kemarin.
Menurut Jun, pemuda, mahasiswa dan akademisi menempati posisi sentral. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, generasi muda dapat memberikan kontribusi besar bagi diplomasi RI dengan menyebarluaskan berita positif mengenai Indonesia.
“Peran strategis para mahasiswa sebagai tulang punggung negara, agen perubahan dan agen kontrol sosial. Dimana mahasiswa khususnya UNSIKA Karawang perlu secara proaktif terlibat dalam diplomasi antara lain dengan berpartisipasi menjadi diploma luar negeri dalam organisasi Internasional,”paparnya.
Jun pun menyebutkan, hanya 80 orang WNI yang bekerja di organisasi internasional dari sekian banyak peluang bahkan lebih kecil dibanding negara Myanmar dan Bangladesh, sehingga melalui kegiatan sosialisasi ini dengan dimotori dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Unsika Karawang diharapkan agar para mahasiswa ini untuk turut bergabung bekerja dalam organisasi internasional.
“Tak sedikit kendala yang mendasari mengapa tak banyak WNI kita yang berminat bekerja menjadi diploma diluar negeri, kurangnya informasi dan mindset yang berpikir bahwa bekerja disana itu sulit. Padahal hal tersebut tidak sesulit yang dibayangkan,”katanya.
Dikatakan Jun, seharusnya dengan iuran sebesar itu harus ada orang disana yang mewakili Indonesia. Dan untuk kerja di organisasi internasional tidaklah sulit hanya bahasa yang harus dikedepannkan dan tugasnya disana adalah mewakili dan mempejuangkan kepentingan Indonesia di organisasi internasional.
“Kita hanya harus banyak belajar bahasa PBB lainnya selain bahasa Inggris, seperti bahasa Prancis, China dan bahasa PBB yang lain. Ia pun harus mampu memiliki nilai nilai internasional, etiket internasional, dan kemampuan berinteraksi antar bangsa. Gak boleh baper ya. Jangan sampai jadi blunder pada dirinya sendiri,terutama jangan home sick ya,”ungkapnya.
Tentunya, diakui Jun, perlu ada pelatihan bergaul di kalangan internasionl dimana WNI yang bekerja disana dituntut untuk aktif dan luwes. Berbeda dengan bergaul di Indonesia bekerja di organisasi internasional harus profesional.
Ketika disoal, kenapa jaringan masuk daerah, Jun menjelaskan jika Kemenlu percaya sumber daya manusia potensial ada dimana saja tidak harus melalui perguruan-perguruan tinggi hebat dan ternama. Karena menurutnya lagi, setiap perguruan tinggi itu memiliki kekhasannya masing masing.
Dan ia berharap, di Unsika ini ada mahasiswa calon- calon diploma hebat yang memliki pendirian yang tekun dan keinginan yang besar untuk maju di dunia internasional. “Sehingga kami terus mencari potensi sumber daya manusia hingga ke daerah. Termasuk salah satunya di Unsika ini,” pungkas Jun menutup pembicaraan. (nin/ds)
