JAKARTA, TVBERITA.CO.ID- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyebut bahwa penyebab umum keretakan hubungan kepala daerah dan wakilnya biasanya soal pembagian peran.
Menurut Sumarsono, wakil kepala daerah sering tak sadar akan tugasnya yang hanya membantu kepala daerah.
“Kadang kala wakil dikasih tugas sedikit lalu protes. Karena undang-undang tidak spesifik mengatur tugasnya. Lalu bisa jadi karena persoalan kepentingan yang berbeda yang akhirnya malah malah rebutan proyek,” kata Sumarsono saat dihubungi, Selasa (6/2/2018).
Imbas keretakan hubungan itu, kata Sumarsono, seringkali membuat birokrasi pemerintahan tidak satu komando.
“(Aparatur sipil negara) mau ikut gubernur tidak enak sama wakil gubernur. Begitu sebaliknya. Bisa dicurigai,” ujar Sumarsono.
Karena itu, saat ini Sumarsono mengakui Kemendagri telah melakukan kajian. Sebab, masalah disharmonisasi antara kepala daerah dan wakilnya sudah cukup lama menjadi isu.
Bahkan saat mengusulkan revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah dan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) Kemendagri sudah mempertimbangkan hal ini.
“Saat itu kami ajukan argumentasi ke DPR, tapi karena proses politik akhirnya tetap pasangan. Melihat kondisi yang ada Pak Menteri mau mengkaji kembali. Kajian dulu masih relevan kalau diterapkan,” kata dia.
Saat ditanya apa saja yang dikaji, Sumarsono menerangkan, pihaknya akan melihat kembali apakah jabatan wakil kepala masih diperlukan atau tidak. Jika tetap diperlukan, maka akan diatur ulang bagaiamana rekrutmennya.
“Apakah wakilnya nanti tetap dari gabungan parpol atau nanti yang memilih kepala daerahnya sendiri setelah terpilih. Misalnya berasal dari PNS. Kalau yang memilih kepala daerahnya ada kemistri karena pilihannya sendiri,” ujar dia.(KB)
