JAKARTA, TVBERITA.CO.ID- Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean akan mensapatkan sanksi karena melalukan aksi walkout saat Presiden Joko Widodo berpidato di Rapat Pimpinan Nasional Demokrat, Sabtu pekan lalu.
“Sangat saya sesalkan itu terjadi. Tentu ada sanksi, minimal teguran nanti,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin kepada TVBERITA.CO.ID-, Selasa (13/3/2018).
Amir mengatakan, sikap yang ditunjukkan Ferdinand sangat tidak pantas karena tidak menghormati Jokowi sebagai tamu undangan yang hadir.
Kendati demikian, sanksi apa yang akan diberikan akan tergantung dengan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pengawas Demokrat terhadap Ferdinand.
“Komisi pengawas akan memeriksa dan rekomendasinya ke Dewan Kehormatan,” kata Amir.
Amir juga mengaku tidak bisa menerima alasan Ferdinand yang mengatakan bahwa aksinya itu adalah sikap pribadi.
Menurut dia, alasan itu tidak relevan karena acara Rapimnas Demokrat merupakan acara resmi partai.
Apalagi, Ferdinand juga turut mempublikasikan aksi walkout itu di Twitter.
“Kalau pun dia meninggalkan ruangan, harusnya tidak usah pakai bilang-bilang, pakai istilah walkout,” kata Amir.
Ferdinand sebelumnya beralasan walkout karena kecewa dengan Jokowi yang tidak memenuhi janji-janji politiknya.
“Pada saat beliau pidato saya memilih keluar dari ruangan. Itu adalah ekspresi kekecewaan saya dengan beliau yang tidak memenuhi janji politiknya pada saat pilpres dulu,” kata Ferdinand kepada TVBERITA.CO.ID-, Senin (12/3/2018).
Mantan relawan Jokowi di Bara JP ini menilai, banyak janji yang disampaikan Jokowi namun tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
Misalnya, terkait hutang luar negeri Indonesia yang kini membengkak.
“Beliau dulu menekankan akan menolak hutang luar negeri, tapi sekarang hutang kita makin menjadi-jadi,” kata dia.
Ferdinand mengaku tidak takut ditegur oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait aksinya tersebut.
Sebab, sampai saat ini juga belum ada keputusan resmi bahwa Demokrat mendukung Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
Oleh karena itu, setiap kader berhak untuk menyuarakan pendapatnya.(KB)
