Beranda News Resinda Nunggak PBB Hingga Rp 1,6 M, Askun Salahkan Kabid Potensi Bapenda

Resinda Nunggak PBB Hingga Rp 1,6 M, Askun Salahkan Kabid Potensi Bapenda

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang yang menyebutkan Kurang Bayar sebesar Rp1,6 Miliar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 milik PT. Bukit Muria Jaya (BMJ) selaku pengembang Resinda Park Mall (RPM), disorot Pemerhati Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Asep Agustian.

Kepada tvberita, Jumat (24/1), Asep mengawali dengan menyampaikan rasa apresiasinya kepada LSM Gibas Jaya yang telah peduli dengan keuangan negara, dengan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Karawang terkait adanya dugaan kelalaian Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Karawang.

“Saya Apresiasi banget LSM Gibas Jaya yang telah membuat laporan ke Kejaksaan Negeri Karawang, karena permasalahannya bukan soal hilangnya uang sejumlah Rp1,6 Miliar, tetapi hilangnya potensi pendapatan,” kata Asep menandaskan.

Menurut Asep, hal ini terjadi karena kelalaian Bidang Potensi dalam bekerja.

Pasalnya, dikatakan Asep, buruknya kinerja Kepala Bidang Potensi Ade Setiawan menyebabkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kehilangan potensi pendapatannya.

Oleh karenanya, ia menandaskan, Ade Setiawan harus menjadi pihak yang paling bertanggung jawab di Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah untuk menyelesaikan persoalan temuan BPK dari kurang bayar PBB atas aset milik RPM sebesar Rp1,6 Miliar. Jangan cuci tangan.

“Apa kerja dia (Ade Setiawan) selaku Kabid Potensi dan Pendapatan Daerah Bapenda Karawang. Apa karena dia anak emas kesayangan Bupati, hingga itu bisa dapat ditolerir? Tidak ada kerja begitu, kerja tetap harus profesional dan proporsional,” tegasnya.

Menurut Asep, jika sudah ada temuan BPK seperti ini, maka Bapenda harus segera selesaikan karena BPK adalah lembaga yang kredibel. Terlebih jumlah temuannya pun cukup besar jika kegunaannya dialokasikan untuk insfrastruktur.

“BPK adalah lembaga terhormat, tidak serta merta adanya temuan tanpa adanya sebuah dasar,” ujar Asep.

“Saya meminta segera Kejaksaan memeriksa. Selain itu, fungsi pengawasan DPRD juga harus dilakukan, jangan hanya berkoar genjot pendapatan, dan mengatakan defisit, tapi segera panggil Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah, karena ini jelas ada kelalaian di mana ada potensi pendapatan tidak masuk,” pungkasnya. (nna/kie)