Beranda Karawang Soal Atlasindo, Pemda Masih Tunggu LO Kejaksaan

Soal Atlasindo, Pemda Masih Tunggu LO Kejaksaan

TVBERITA.CO.ID –¬†Setelah ditutup sejak beberapa waktu lamanya, PT Atlasindo nampaknya mulai berupaya agar perusahaannya dapat beroperasi kembali.

Pasalnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sampai saat ini masih belum dapat mencabut SK pembekuan izin operasional perusahaan tersebut.

Karena untuk menentukan bisa dan tidaknya pencabutan SK pembekuan izin operasional PT Atlasindo, Pemda Karawang masih menunggu Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri Karawang. Yang dapat menjelaskan serta mendorong agar beberapa poin penting di dalamnya dapat diselesaikan, sehingga DLHK mempunyai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait persoalan tersebut.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang ketika dikonfirmasi TV Berita, Jumat (24/7) kemarin mengatakan saat ini LO tersebut masih dilakukan pengkajian oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk kemudian meminta pertimbangan atau pendapat dari Kejaksaan Tinggi.

“Nantinya setelah dilakukan pengkajian dan pertimbangan oleh bidang Datun nantinya kita akan meminta pendapat ke Kejaksaan Tinggi kaitan LO yang telah disusun oleh Kejaksaan Negeri,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Rohayatie SH., MH., yang didampingi Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karawang, Zico Extrada SH., MH.

Lebih lanjut dijelaskannya, LO ini kemudian menjadi kewenangan penuh bidang Datun untuk menyampaikannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.

“Kejaksaan memiliki kewenangan di dalam UU Nomor 16 tahun 2004 di mana dijelaskan bidang Datun melakukan pendampingan untuk pemerintah atau BUMN, dalam hal ini kaitan Atlasindo ini, Pemda melalui DLHK meminta LO ke Kejari melalui bidang Datun untuk memberikan pertimbangan terkait perijinan yang akan dikeluarkan DLHK kepada PT. Atlasindo,” jelas Rohayatie lagi.

Di tempat yang sama, Kasi Intel Kejari Karawang, Zico Extrada menambahkan Kejaksaan tidak memiliki hubungan dengan PT. Atlasindo, karena yang meminta LO itu adalah DLHK Kabupaten Karawang.

“Jadi kita hanya berkoordinasi dengan DLHK dalam hal ini bidang Datun,” tandasnya.

Jika disoal sampai di mana progres pengkajian LO tersebut, Kasi Intel mengatakan tidak mengetahui persis jika menyangkut hal teknis pembahasan karena yang mengerjakan pengkajian adalah bidang Datun.

Namun yang jelas, kata Kasi Intel, saat ini semua masih sedang berproses. Dan jika telah selesai pihaknya akan segera meminta pertimbangan Kejaksaan Tinggi untuk kemudian hasilnya di sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

“Kapannya, saya belum bisa menyampaikan, karena kajian itu tidak bisa diukur dengan waktu. Bila cepat-cepat pun jika kemudian menimbulkan masalah. Ya buat apa, lebih baik dimatangkan dulu,” ucapnya.

Terakhir ia menandaskan untuk LO PT. Atlasindo memang membutuhkan waktu lama dan bukan berlarut-larut. Hal tersebut karena Kejaksaan lebih mementingkan hasil.

“Lebih baik kita berproses agak memakan waktu tapi hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari pada kita tergesa-gesa untuk mengejar kuantitas tapi kualitas tidak kita pikirkan, lebih baik kualitas dari pada kita mengejar waktu,” ungkap Kasi Intel.

“Pada intinya kita bekerja secara profesional dan proposional,” pungkasnya. (nna/fzy)