Beranda Headline Soal Jatah Aspirasi Rp5 M, Pengamat: Pemda Defisit, DPRD Mesti Legowo

Soal Jatah Aspirasi Rp5 M, Pengamat: Pemda Defisit, DPRD Mesti Legowo

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID– Kucuran jatah dana aspirasi Rp5 Miliar untuk setiap anggota DPRD Kabupaten Karawang menjadi sorotan pemerhati politik dan pemerintahan Asep Agustian, SH.,MH.

Asep menilai dana aspirasi atau pokir para wakil rakyat ini sarat dengan kepentingan tertentu, sehingga dikhawatirkan menggeser program prioritas pembangunan yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah.

Menurut Asep, anggota dewan memang diberikan hak mengalokasikan dana aspirasi (pokir) sesuai dengan usulan-usulan dari masyarakat. Namun tidak ada aturan yang mengatur kaitan besaran jumlah pokir tersebut.

Apalagi Pemkab Karawang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Sehingga tidak dibenarkan memaksakan meminta jatah dengan nominal yang ditentukan.

“Aturan yang mana yang mengatur pokir ini harus Rp5 Miliar atau lebih, tidak ada, pokir melihat kondisi keuangan daerah,” katanya.

Dijelaskan Asep, dana aspirasi itu idealnya harus dilihat berdasarkan kepentingan prioritas program-program pembangunan yang memang telah direncanakan eksekutif, dan disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Karawang.

Berdasarkan pengamatannya, ditandaskan Asep, selama tahun-tahun sebelumnya, dana aspirasi dewan hanya terpusat di wilayah-wilayah pemilihannya saja.

Lebih lanjut Asep menegaskan, seandainya anggota dewan ini hanya desak-mendesak Pemkab soal piutang dan BPHTB, itu bukanlah solusi. “BPHTB ini kan soal transaksi jual beli tanah dan bangunan. Terus untuk mencapai target, masyarakat harus dipaksa jual dan beli gitu? Kan lucu,” ujarnya seraya tertawa.

Oleh karenanya, Asep meminta para wakil rakyat ini untuk legowo, disaat kesulitan masalah keuangan seperti ini, anggota DPRD tidak perlu ngotot meminta jatah Aspirasi atau Pokir dengan mematok nilai yang diminta.

“Harusnya kan dikasih Rp2 M atau Rp3 M ya terima saja. Masih bagus di kasih juga,” tandasnya.

Asep juga mengingatkan jika kemudian ia mendapati pokir ini dijualbelikan maka ia tak segan-segan akan melaporkannya kepada penegak hukum.

“Banyak contoh anggota DPRD dipenjara gara-gara pokir. Kalau sampai saya menemukan bukti, pokir ini dijual kepada pemborong, saya tidak segan-segan untuk melaporkan dan mendesak penegak hukum, agar memprosesnya,” kata Asep menegaskan. (nna/kie)