Beranda Headline Soal Klinik Tidak Berizin, DLHK Masih Tunggu Hasil Kajian

Soal Klinik Tidak Berizin, DLHK Masih Tunggu Hasil Kajian

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Disoal adanya Klinik yang tidak mempunyai izin pengelolaan limbah medis sehingga diduga melakukan pembuangan sampah-sampah medisnya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) warga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan mengatakan jika pihaknya sudah mendatangi klinik tersebut dan melakukan uji lapangan.

Akan tetapi ketika disoal terkait hasil, Wawan mengatakan dirinya belum mendapatkan laporan karena tim uji DLHK sendiri baru saja turun ke lokasi, Senin (27/4), kemarin.

“Kami belum mendapatkan laporan, karena tim uji kami masih sedang berada di lapangan untuk melihat apakah benar klinik tersebut belum mempunyai izin sistem pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), ataupun izin-izin lainnya,” kata Wawan kepada TV Berita, Selasa (28/4).

Menurut Wawan limbah medis B3 bisa dikelola oleh sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Kita jangan berandai-andai, jika memang limbah-limbah itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dimulai sejak kapan? Sejak kapan klinik berdiri? Lalu selama ini dikemanakan sampah-sampah medisnya,” ujar Wawan lagi lebih lanjut.

Lebih lanjut Ia menerangkan, limbah medis yang dibuang sembarangan pihak klinik tersebut seperti alat medis merupakan limbah berbahaya maka bisa dipidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

“Dalam pengelolaan limbah medis ada aturan khusus sesuai undang-undang lingkungan hidup,” ucap Wawan.

Ditandaskan Wawan, sanksi pasti ada jika klinik tersebut memang terbukti melanggar aturan. Tetapi tetap harus melihat dulu kasusnya sejauh mana karena pengelolaan limbah medis harus betul-betul dilakukan secara prosedural sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Sanksi pembuangan limbah ada sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Terakhir ditegaskannya setiap klinik harus melaporkan pengelolaan limbah medisnya per semester atau setahun dua kali.

Terlebih keberadaan klinik tersebut sudah lama, selama tahun 2017, klinik tersebut tidak pernah melaporkan pengelolaan limbah.

“Belum pernah menerima laporan pengelolaan limbah sesuai aturan sesuai undang-undang,” pungkasnya.¬†(nna/fzy)