Masih kata Rudi, sedangkan banyak warga yang bukan nelayan, bukan petani tambak dan bukan petani garam malah dapat bantuan. Ada satu keluarga dapat semua, atas ketidak-jelasan bantuan tahap kedua tersebut, kami dan yang lainnya berupaya menanyakan hal ini ke pihak Kepala Desa Muara, jawabnya selalu tidak tahu.
“Maka kami memohon kepada DPRD Kabupaten Karawang untuk membantu kami serta ratusan nelayan dan petani tambak lainnya, yang merasa dirugikan sampai masalahnya selesai,” kata Rudi.
Menyikapi audiensi tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, H. Asep Syaripudin berjanji akan menampung aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan, petani tambak dan petani garam itu.
Dalam waktu dekat ini, para pelaku yang terlibat penggelapan bantuan kompensasi Pertamina tahap kedua akan di hadirkan dalam rapat yang kedua supaya jelas.
“Kenapa pencairan tahap satu lancar dan yang tahap dua tidak transparan, bahkan ada pencairan di luar Perbankan,” tutur Ibe sapaan akrab.
Seharusnya dalam rangka penerimaan bantuan dari Pertamina, terutama warga yang menerima bantuan yang terdampak limbah minyak Pertamina, tidak dibolehkan melakukan transaksi diluar perbankan, karena mekanismenya itu harus sesuai aturan yang ada.
“Nah ini ada apa dibalik semua itu. Untuk informasi hari ini sudah lengkap, kedepan kita laksanakan rapat lintas komisi dengan menghadirkan semua pihak yang ada kaitannya dengan bantuan kompensasi Pertamina tahap yang kedua,” sebut Ketua Komisi IV ini.
Sementara itu Pihak Pertamina saat dimintai keterangan terkait persoalan tersebut, enggan memberikan komentar apapun, karena menurutnya bukan merupakan kewenangannya menjelaskan di media.
