Beranda Headline Soal Rolling Hills, HAMI Minta Pemkab Berani Segel Pembangunan

Soal Rolling Hills, HAMI Minta Pemkab Berani Segel Pembangunan

TVBERITA.CO.ID – Pembangunan perumahan elit Rolling Hills yang diduga belum mengantongi sejumlah izin, terus disorot banyak pihak.

Kali ini datang dari Ketua HAMI Karawang, Jasman Saputra. Kepada TV Berita, Jumat (24/7), Jasman menuturkan bahwa pembangunan perumahan elit yang berada di bawah naungan Lippo Group tersebut diduga belum memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun saat ini pembangunannya sudah berjalan.

Ia pun mempertanyakan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang nampaknya membiarkan saja hal tersebut terjadi.

Menurut Jasman, Pemda Karawang harus memiliki ketegasan, dan berani melakukan penyegelan dan memberhentikan sementara pembangunan perumahan di atas lahan seluas 30 Ha tersebut demi menegakan aturan.

“Hingga hari ini pembangunan dan pemasaran terus berjalan namun tidak ada sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Pemda melalui Satpol PP untuk penyegelan dan memberhentikan pekerjaan demi menegakan aturan. Ini yang harus dipertanyakan, ada apa antara Pemda dengan Rolling Hills,” kata Jasman menegaskan pertanyaannya.

Lebih lanjut ditegaskan Jasman, apabila hal ini dapat dicapai maka otomatis akan tercipta tidak hanya suatu pemerintahan yang efektif atau good governance, namun juga masyarakat yang menghormati dan menaati hukum (law abiding people), yang pada akhirnya akan menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam masyarakat.

“Saya peringatkan kejahatan koorporasi seperti yang dilakukan Lippo Group pada proyek Meikarta beberapa waktu lalu telah memakan korban hingga pucuk pemerintahan teratas Kabupaten Bekasi,” kata Jasman.

Oleh karenanya, Jasman menandaskan, HAMI akan menyurati KPK dan Ombudsman untuk mengantisipasi terjadinya praktik KKN di Kabupaten Karawang. Di mana Giuran terkait kucuran dana sangat berbahaya mengingat tak lama lagi Karawang akan segera menggelar Pemilihan Kepala Daerah yang di mana ramai dikatakan baik bupati dan wakil bupati petahana masing-masing akan mencalonkan diri untuk berebut kursi tertinggi di pemerintahan Kabupaten Karawang ini.

“Kan berdasarkan Litbang Mendagri yang menjadi kajian KPK, untuk mencalonkan menjadi seorang bupati dana yang dihabiskan bisa mencapai Rp 30 miliar, sungguh nilai yang sangat fantastik,” ujarnya.

Diungkapkannya, HAMI berharap baik bupati dan wakil bupati di akhir masa jabatanya dapat menunjukan kinerja yang baik kepada masyarakat dengan segera ambil sikap tegas dalam menjalankan setiap tugasnya.

“Cek site plan di Dinas PUPR, Pangil dinas DLHK dan segera perintahkan Satpol PP melakukan penyegelan,” tandasnya.

sekilas diulas Jasman, Pada tahun 1993 pengajuan Amdal mencapai seluas 491 Ha dengan cangkupan KIIC, Sandiego Hills, PT Toyota seluas 14 Ha, dan perumahan.

Namun pada tahun 2007 terjadi perubahan Amdal di mana Amdal tersebut diubah untuk perumahan dan diajukan seluas 23 Ha.

Pada tahun 2013 kembali pengajuan perubahan Amdal atau Addendum untuk perumahan dihilangkan. Dan hingga saat ini amdal terakhir adalah perizinan pada tahun 2013. (nna/fzy)