Beranda Karawang Soal Transparansi Anggaran Covid, Kejaksaan Minta Masyarakat Bersabar

Soal Transparansi Anggaran Covid, Kejaksaan Minta Masyarakat Bersabar

TVBERITA.CO.ID – Beberapa pihak mendesak transparasi penggunaan anggaran Covid-19 secara rinci. Kejaksaan Negeri Karawang meminta masyarakat bersabar.

Saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6), didampingi Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Karawang, Zico Extrada, SH.,MH, di ruang kerjanya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Rohayatie, SH.,MH pun memberikan penjelasan.

Kepada TV Berita, Rohayatie menyebutkan bahwasannya Kejaksaan Negeri Karawang dalam struktur Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang dengan kedudukan sebagai Wakil Ketua Satgas. Selanjutnya Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Karawang sebagai Wakil Ketua Divisi Administrasi, Keuangan, Monitoring dan Evaluasi. Dan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Karawang sebagai Anggota Sub Divisi Monitoring dan Evaluasi.

Hal tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Kejaksaan Negeri Karawang memberikan pendampingan kepada Pemkab Karawang untuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan pandemi Corona. Ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan dalam pengadaan yang saat itu dituntut cepat karena kebutuhan yang mendesak,” kata Rohayatie menjelaskan.

“Peran Kejaksaan saat itu adalah mendampingi pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Paru, Dinas Kesehatan dan RSUD Karawang, salah satunya untuk pembelian 1 unit PCR dan alat swab dan alat pelindung diri (APD), di mana satu unit PCR itu disimpan di RS Paru karena memang kondisi RS tersebut dinilai lebih representatif,” ujarnya lagi.

Di tempat yang sama, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Karawang, Zico Extrada, SH.,MH., menambahkan selain berpedoman kepada Inpres 4 Tahun 2020 pihaknya juga berpedoman kepada Keputusan Negara Republik Indonesia tentang Penetapan Kepres 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19, PERPPU 1 Tahun 2020, Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020, sampai dengan SE Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020.

“Pendampingan yang kami lakukan sudah sesuai koridor dan mekanisme yang sudah ditetapkan. Seperti pada saat pembelian PCR, kita berlakukan pengawasan dan aturan yang ketat, dengan persyaratan yang sudah memenuhi, termasuk kita juga buatkan surat bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran jika kemudian ditemukan kelebihan setelah dilakukan pemeriksaan,” papar Zico menerangkan lebih lanjut.

Menurut Zico, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pasti akan menyampaikan kepada publik seluruh alokasi anggaran yang telah digunakannya selama pandemi ini.

“Saya yakin Pemda pasti akan terbuka, hanya soal waktunya saja, mungkin saat ini karena kondisi Karawang masih PSBB dan penggunaan anggaran pun masih berjalan sehingga Pemda belum menjelaskannya,” ungkapnya.

Terakhir ia menegaskan, Yang jelas Kejaksaan Negeri Karawang ingin memberikan kontribusi nyata terhadap penanganan Covid-19 di Kabupaten Karawang ini secara profesional dan proporsional.

“Saat ini kita sedang menghadapi bencana jadi semua harus ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai aturan. Dan tugas kami memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (nna/fzy)