Beranda News Terbitkan Surat Keterangan Mutasi SPPT, Pjs Meminta Maaf

Terbitkan Surat Keterangan Mutasi SPPT, Pjs Meminta Maaf

TVBERITA.CO.ID – Pjs Kepala Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Asep Sukandar yang dituding oleh warga Desa Ciwareng karena telah mengeluarkan surat keterangan mutasi SPPT atas SHM (Sertifikat Hak Milik) keluarga ahli waris dari Naresih yang dimutasikan ke ahli waris dari keluarga Kartim akhirnya meminta maaf.

Diakui oleh Pjs Kepala Desa Ciwareng dirinya merasa bersalah mengeluarkan surat keterangan mutasi SPPT tersebut tanpa mengecek dan berkonsultasi dengan pihak lainnya terlebih dahulu.

“Pertama saya minta maaf, dan saya sudah meminta maaf juga dihadapan warga desa terlebih kepada keluarga dari Naresih,” jelas Pjs Kepala Desa Ciwareng Asep Sukandar, Rabu (14/10).

“Terbitnya surat keterangan itu berdasarkan atas keterangan dan data yang dibawa oleh Ukun yang merupakan keluarga waris dari Kartim, dengan desakan dan data tersebut saya membuat surat keterangan,” ujarnya.

“Sebelumnya juga saya Ukun agar meyakinkan saya bahwa bila surat keterangan tersebut dibuat tidak akan menjadi masalah dibelakang hari, dan Ukun meyakinkan itu dengan menyodorkan beberapa data hasil dari persidangan Perdata,” paparnya.

“Selain itu keyakinan saya bahwa Bapenda tidak akan mengeluarkan Mutasi SPPT apabila persyaratan dianggap kurang,” tegasnya.

“Saya merasa hari ini tersudutkan dengan kondisi ini, seharusnya Ukun juga bisa bertanggung jawab dengan memberikan penjelasan yang lebih kepada saya, hanya menolong warga dengan membawa data dan diyakinkan malah berujung masalah, saya pasrah saja,” pungkasnya.

Sementara itu Deni Suteja salah satu keluarga ahli waris Naresih yang dikalahkan di tingkat Kasasi oleh keluarga ahli waris Kartim menjelaskan seharusnya permasalahan ini tidak terjadi terlebih desa melalui Pjs Desa Ciwareng Asep Sukandar mengeluarkan surat keterangan mutasi SPPT.

“Yang saya tahu baru kali ini kejadian seperti ini di wilayahnya,” jelas Deni Suteja ahli waris pemilik SHM (Sertifikat Hak Milik) dari keluarga Naresih yang juga merupakan anggota Polri Purwakarta

“Ini jelas telah mencoreng kinerja pemerintahan daerah, saya malu dengan Bupati Purwakarta, seharusnya pemerintah daerah bisa memberikan pandangan dan solusi terkait masalah ini,” ujarnya.

“Kami juga tidak menginginkan hal ini terjadi lagi kepada warga lainnya, karena selembar surat bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan menimbulkan efek yang luas,” pungkasnya. (trg)