Beranda Bekasi Tingkatkan Kepatuhan Masyarakat, Pemkot Bersama Tiga Pilar Gelar Operasi

Tingkatkan Kepatuhan Masyarakat, Pemkot Bersama Tiga Pilar Gelar Operasi

TVBERITA – Untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Bekasi bersama unsur tiga pilar gelar Operasi Yustisi dan Operasi Non Yustisi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), operasi dilakukan di ruang publik seperti terminal, tempat perekonomian maupun di 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

Operasi Yustisi di Kota Bekasi ditingkatkan seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

“Operasi Yustisi dan Operasi Non Yustisi dengan adanya PPKM Jawa-Bali ini akan ditingkatkan dari yang telah kita lakukan saat ini dengan Tim gabungan dari berbagai unsur, Tim Operasi Yustisi PPKM terdiri dari Hakim, Panitera, Jaksa, Korwas, PPNS, Babinsa, Bimaspol, Kecamatan, Kelurahan, Dishub, Satpol PP, Petugas Administratif dan Tim Operasi NON Yustisi PPKM terdiri dari Babinsa, Bimaspol, Kecamatan, Kelurahan, Dishub, Satpol PP dan Petugas Administratif,” ungkap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Abi Hurairah, Senin (25/1/21).

Lebih lanjut kata Abi, pengawasan selalu dilakukan baik secara bersama-sama, ataupun secara sendiri-sendiri dengan jadwal masing-masing. Adapun sanksi bagi pelanggar Yustisi berupa denda dan pelanggar non Yustisi berupa kerja sosial.

“Saat ini akan ditindak tegas bagi pelanggar, untuk Yustisi kita sanksi dengan denda dan non Yustisi dengan sanksi kerja sosial. Untuk yustisi kita baru bisa satu kali persidangan di Terminal Bekasi Timur dengan jumlah pelanggar sebanyak 39 orang dan dikenakan denda sebanyak 10 ribu hingga 20 ribu rupiah,” jelasnya.

Dengan total dana terkumpul 550 ribu dan masuk ke kas daerah (negara), dan pelanggar Non Yustisi di sanksi kerja sosial.

“Namun kami berharap tidak ada lagi pelanggar karena demi kesehatan dan keselamatan kita bersama,” tegas Abi Hurairah.

Abi mengatakan, adapun jumlah pelanggar hingga hari ini berjumlah 813 orang, baik pelanggar Yustisi maupun Non Yustisi.

“Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021 khususnya di Pulau Jawa dan Bali merespon kasus aktif COVID-19 yang meningkat,” jelasnya. (ais/red)

Artikel sebelumnyaLakukan Konsultasi, Tim Formatur DPD PAN Temui Ketua DPW PAN Jabar
Artikel selanjutnyaBPBD Umumkan Hujan Intensitas Tinggi Terjadi di Wilayah Kota Bekasi Kemarin