KARAWANG – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Natala Sumedha mengungkapkan hasil evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah atau APBD triwulan IV Tahun Anggaran 2025.
Dalam evaluasi yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama 34 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan data cut off per 15 Desember 2025 itu, realisasi pendapatan daerah yang terdiri dari tiga komponen utama tercatat mencapai 86,07 persen atau sebesar Rp 5,072 triliun.
“Tiga komponen pendapatan daerah tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah,” kata anggota Banggar DPRD Karawang itu, Selasa (16/12).
Baca juga: Bupati Karawang Larang ASN Ambil Cuti Akhir Tahun, Membandel Kena Sanksi
Sementara itu, realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga baru mencapai 76,69 persen atau sebesar Rp4,872 triliun. Adapun progres pekerjaan fisik rata-rata telah rampung di atas 85 persen.
Hanya saja, Natala bilang dalam beberapa hari terakhir, proses pencairan anggaran mengalami kendala akibat gangguan sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara nasional.
Baca juga: Atas Nama Warga, Pemkab Karawang Berikan Bantuan Rp 400 Juta ke Korban Bencana Aceh
Gangguan tersebut berdampak pada terhambatnya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sehingga menyebabkan antrean penagihan dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Meski demikian, Natala menilai capaian serapan anggaran secara keseluruhan masih mendekati target. Dengan sisa waktu menjelang tutup buku akhir tahun 2025, ia optimistis realisasi serapan anggaran dapat menembus angka di atas 90 persen.
“Dengan catatan seluruh OPD dapat bekerja sama secara maksimal dan TAPD melakukan monitoring serapan anggaran setiap hari,” pungkasnya. (*)
