PURWAKARTA-Beberapa wartawan di Kabupaten Purwakarta pertanyakan anggaran kerjasama media di Kominfo tahun 2025 yang diduga kental dengan kepentingan.
Anggaran yang diduga terkotak-kotak terkait pengalokasian anggaran beberapa media di Purwakarta dianggap tidak logis, terlebih ada dugaan beberapa perusahaan media mendapatkan porsi anggaran yang tidak biasa belum lagi adanya dugaan media yang diluar Kabupaten Purwakarta ikutan mendapat jatah kerjasama.
Hal ini sudah tercium sejak anggaran kerjasama media tahun 2024 lalu, walau menggunakan e-Katalog tetapi regulasinya diduga tidak ditempuh, ditambah lagi adanya pihak ketiga yang biasa disebut Agency memunculkan dugaan nilai keuntungan yang didapatkan pihak tertentu.
“Seharusnya APH sudah bisa turun tangan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran kerjasama media di Kominfo Purwakarta,”jelas beberapa wartawan Purwakarta Senin (5/1).
“Kejadian 2024 kembali terulang tahun 2025 ini, anggaran yang cukup besar diduga hanya dinikmati oleh media tertentu saja, tanpa menggunakan regulasi yang benar,”ucap mereka.
Sementara Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Purwakarta yang baru menjabat Hendra Fadly Supratman, S.E mengakui belum menerima laporan kerjasama media dari bidang IKP Kominfo Purwakarta.
“Saya belum terima laporannya, belum tahu berapa media dan berapa alokasi anggaran untuk medianya masing-masing, nanti saya cek dulu setelah laporan saya terima,”pungkasnya.(trg)
