TVBERITA.CO.ID – Sejumlah orang melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon pada Rabu (30/7) siang. Massa membentangkan spanduk dan poster bernada protes, menolak pungutan seragam sekolah yang disebut mencapai jutaan rupiah.
Aksi tersebut sempat diwarnai pembakaran ban sehingga menimbulkan kepulan asap hitam di sekitar lokasi. Aparat kepolisian tampak bersiaga di dalam dan luar area kantor Disdik Kota Cirebon, bahkan satu unit kendaraan water cannon disiagakan untuk menjaga kondusifitas.
Harga Seragam Jutaan Rupiah Dikecam
Koordinator aksi, Triyas, mengungkapkan ada sejumlah SMP negeri di Kota Cirebon yang mengenakan pungutan seragam sekolah bagi murid baru dengan nilai yang bervariasi, mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp3 juta.
Baca juga: Kejaksaan dan Pemprov Jabar Teken MoU, Awasi Dana Desa Berbasis Teknologi
“Hari ini kami bergerak ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon karena hasil investigasi kami menemukan adanya pungutan untuk seragam di sekolah-sekolah,” kata Triyas di sela-sela aksi.
“Nominalnya bervariasi, ada yang Rp1,1 juta, Rp1,4 juta, sampai yang paling besar Rp3 juta. Ini sangat memberatkan orang tua siswa, terutama yang kurang mampu,” lanjutnya.
Menurut Triyas, harga seragam sekolah sebesar itu dinilai tidak wajar dan menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Tuntutan Massa Tak Dijawab Disdik Kota Cirebon
Selama aksi, massa terus berorasi dan meminta perwakilan Disdik Kota Cirebon keluar untuk mendengarkan tuntutan mereka. Namun, hingga aksi berakhir, tak ada satu pun pejabat yang menemui massa.
Sebelumnya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, sempat menanggapi polemik ini. Ia menegaskan bahwa orang tua siswa sebenarnya bebas membeli seragam sekolah di luar sekolah jika merasa harga di koperasi mahal.
Baca juga: Bocah 8 Tahun di Sukabumi Terperosok ke Sumur Tua, Petugas Damkar Berhasil Selamatkan
“Terkait seragam sekolah, sebenarnya ingin membantu melalui koperasi, bukan untuk memaksa. Kalau ingin beli seragam putih biru di luar, silakan saja,” kata Effendi.
“Untuk seragam olahraga memang harus di sekolah masing-masing, tetapi itu pun tidak dipaksakan,” tambahnya. (*)
