Beranda Karawang Gara-gara Telur, Kantor Pos Bingung Kembalikan 500 Paket Sembako

Gara-gara Telur, Kantor Pos Bingung Kembalikan 500 Paket Sembako

TVBERITA.CO.ID, KARAWANG – Kantor Pos Indonesia Karawang mengaku menerima pengembalian sekitar 500 paket bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil tahap pertama, yang sudah disalurkan kepada warga yang terdata dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) di Kabupaten Karawang sebanyak 5.174 Kepala Keluarga (KK) pada beberapa hari lalu.

“Paket bansos gubernur yang sudah dikembalikan ada ke kantor pos sekitar 500 paket, jumlah ini kemungkinan bisa bertambah,” kata Wakil Kantor Pos Karawang, Wijaya Katwang, kepada TV Berita usai menerima kunjungan Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina dan Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani, di kantornya, Rabu (6/5).

“Data bansos tahap pertama ini yaitu 5.174 paket bantuan dari sekitar kurang lebih 14.400 keluarga penerima manfaat ternyata data lama, di mana yang meninggal, maupun yang sudah menerima bantuan masih muncul,” ucapnya lagi.

Pengembalian paket tersebut, kata Wijaya dikarenakan banyak faktor, di antaranya adalah ada data penerima bantuan sosial yang sudah meninggal sekitar 150 orang, 350 orang lainnya penerima double bantuan dengan bantuan lain dari pemerintah, alamat tidak jelas dan orang penerima sudah pindah alamat.

“Kemarin kita menemukan sekitar 500 – 700 orang yang double data, ini hasil verifikasi kami dengan Dinas Sosial,” jelasnya.

Wijaya memprediksi bansos yang akan dikembalikan akan bertambah karena saat ini petugas Ojek Online masih melakukan pengiriman ke desa-desa yang masih belum terkirim karena masih ada sekitar 8 kecamatan yang belum terkirim setelah mendapat pasokan dari Bulog.

Kondisi ini sontak membuat pihak kantor pos kebingungan, Pasalnya, Wijaya menjelaskan dari salah satu jenis sembako yang dibagikan adalah telur.

Dan daya tahan telur ini hanya 14 hari saja, sementara paket yang dikembalikan belum jelas aturannya harus dikemanakan karena Bulog pun tidak mau menerima.

“Ini yang harus dicari solusinya juga, kalau sembako yang lain seperti mi dan lainnya bisa tahan lama, tapi telur hanya bertahan 14 hari saja,” ungkap Wijaya.

Terakhir ia menegaskan pada saat di lapangan, petugas PT Pos menyampaikan soal data bukan kewenangan pihaknya. Namun pihaknya tetap harus melaksanakan perintah dari Gubernur.

“Jadi bukan tahap ini saja, ada tahap berikutnya karena bansos ini untuk selama 4 bulan. Walaupun begitu, soal data bukan kewenangan saya,” pungkasnya. (nna/fzy)