KARAWANG– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Karawang meminta keseriusan Pemkab Karawang mengatasi permasalahan abrasi di wilayah pantai Pisangan dan Cemara Jaya.
Pasalnya, permasalahan abrasi dan rob terus terjadi setiap tahun nyaris tanpa solusi. Sehingga dikhawatirkan akan membuat pemukiman warga di sepanjang bibir pantai hilang.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin mengatakan, abrasi yang terjadi di wilayah Pusaka Jaya, Kecamatan Cilebar, Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, dan Sungai Buntu, Kecamatan Pedes amat memprihatinkan.
Baca juga: Cegah Abrasi, PT Sumi Rubber Indonesia Tanam 2.500 Mangrove di Pesisir Karawang
Di tiga wilayah ini, kata dia, kondisi pemukiman nyaris habis karena abrasi naik sampai ke bibir-bibir pantai dan menggerus sampai ke jalan-jalan. Apalagi di bulan Mei dan Juni ini, adalah bulan di mana air laut pasang yang berpotensi banjir dan Rob.
“Komisi III berharap ada keseriusan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dengan melakukan langkah-langkah konkret untuk segera menyelesaikan permasalahan ini,” kata Endang bersama rombongan Komisi III saat meninjau langsung kondisi abrasi, Kamis (2/6/2022).
Baca juga: Dewan Gerindra Usulkan Pemecah Ombak Cegah Abrasi
Meski sebetulnya, pihaknya memahami kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang belum mencukupi untuk membiayai perbaikan dampak dari abrasi ini.
Namun ia mengingatkan Dinas PUPR Karawang mestinya berperan aktif untuk berkoordinasi intens dengan Kementerian PUPR dan Dinas PUPR Propinsi Jawa Barat untuk duduk bersama mencari solusi terkait abrasi ini.
“Abrasi dan rob di Kabupaten Karawang ini terjadi di setiap tahunnya, di mana dikhawatirkan akan membuat dusun-dusun pemukiman warga di sepanjang pantai hilang dan hanya tinggal sejarah. Karenanya, peran aktif Dinas PUPR sangat kita harapkan,” ungkapnya lagi.
“Sambil menunggu anggaran, langkah sementara yang bisa dilakukakan Pemkab Karawang adalah membangun batu-batu pemecah ombak (tiang pancangan), tanggul penahan Rob dan juga membuat hutan pantai dengan penanaman pohon di sepanjang pantai seperti mangrove dan bakau,” ujar politisi Partai Gerindra ini menyarankan.
Senada, anggota Komisi III lainnya, Pipik Taufik Ismail mengaku sangat prihatin melihat kondisi wilayah sepanjang pesisir pantai di Karawang saat in, di mana ribuan hektar tambak dan lahan pertanian kondisinya sudah menghilang tertutup abrasi dan rob (luapan air laut yang lebih tinggi dari bibir pantai).
“Kita melihat langsung di lokasi dan memang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Ribuan hektar lahan pertanian dan pertambakan saat ini kondisinya sudah hilang,” ucapnya.
Baca juga: Jalan Jelek Tanjungpura-Rengasdengklok Disoal Warga, Kadis PUPR: Cuma Rusak Sedikit
Oleh karena itu, Pipik menegaskan, pemkab harus segera mencari solusi sementara, yaitu dengan membuat tiang pacangan atau pemecah ombak dan tanggul penahan rob.
“Ini merupakan solusi alternatif sambil menunggu anggaran, sehingga baik pemukiman warga, tambak dan lahan pertanian tidak habis terkikis abrasi,” ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
“Hal ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah dalam hal ini dinas terkait harus segera menyelesaikan,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Nurlaela Saripin, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menuturkan kekecewaannya lantaran sampai tahun 2022 ini, wilayah Karawang Utara khususnya wilayah pesisir tetap tidak masuk dalam prioritas anggaran.
“Untuk wilayah pesisir ini, saya sudah sangat gembira ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan memprioritaskan pembangunan di dapil-dapil wilayah pesisir. Namun tetapi ketika kita melihat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kemarin, justru malah masih sama saja, tidak ada yang diprioritaskan,” sesalnya.
Padahal, menurutnya banyak potensi yang luar biasa diwilayah pesisir ini.
“Wilayah pesisir Karawang ini memiliki banyak potensi luar biasa, dari mulai pertanian, pariwisata sampai pertambakan. Sampai kapan mau dibiarkan begitu saja,” pungkasnya. (red)
