KARAWANG – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh terus mendorong berbagai program ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayahnya. Ini dilakukan demi menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia menilai dalam menjaga stabilitas pangan perlu perhatian serius, mengingat kompleksnya persoalan tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan ancaman krisis pangan global.
Sebagai salah satu daerah penopang pangan nasional, menurutnya Karawang memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya padi. Oleh karenanya ia secara aktif mengawal program-program strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Berbagai program dicanangkan, antara lain: Pembebasan PBB-P2 untuk lahan sawah, subsidi pupuk untuk petani skala kecil, asuransi usaha tani, perlindungan lahan sawah hingga contract farming dengan Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Delapan Desa di Karawang Ditetapkan Jadi Desa Wisata, Mana Saja?
“Kami fokus pada kedaulatan pangan daerah, karena ketahanan pangan adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Karawang harus tetap menjadi lumbung padi Jawa Barat dan Indonesia,” tegas Aep.
Kunci lumbung pangan lewat LP2B
Aep berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang harus terus dijaga produktivitasnya. Ini dibuktikan dengan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 87.253,2 hektare.
Regulasi ini, kata dia, diharapkan dapat mencegah alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian.
“Dari total luas baku sawah 97 ribu hektare, ada 87 ribu hektare yang dikunci alias tidak boleh dialih fungsi,” katanya.
Bebaskan pajak areal sawah
Tak hanya soal produktivitas, sisi kesejahteraan petani pun turut menjadi konsentrasi pemerintah, yakni melalui program pembebasan 100 persen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk lahan sawah.
Baca juga: Karawang Bebaskan PBB-P2 untuk Lahan Sawah, Petani Girang: Uangnya Bisa Buat Beli Pupuk
Insentif PBB-P2 ini berlaku untuk luas sawah tidak lebih dari 3 hektare per pemilik dan NJOP Bumi kisaran Rp 27 ribu hingga Rp 82 ribu.
“Program ini adalah bentuk nyata dukungan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pertanian. Kami ingin memastikan petani tidak terbebani pajak atas lahan yang digunakan untuk menanam kebutuhan pokok seperti padi,” ujarnya.
Dia menegaskan kebijakan ini sejalan dengan program nasional untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kami juga terus mengimbau petani lain yang memenuhi syarat agar segera mengajukan permohonan melalui kantor desa atau kecamatan,” jelas Aep.
Jaminan asuransi gagal panen
Program lain yang digulirkan di sektor pertanian juga dituangkan dalam Asuransi pertanian atau Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Program ini disiapkan untuk memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, maupun serangan penyakit dan hama pengganggu tanaman.
Pada tahun 2024, kuota areal sawah yang terjamin asuransi mencapai 40 ribu hektare. Namun di tahun ini, kuota tersebut ditambah menjadi 60 ribu hektare.
Baca juga: Pemkab Karawang dan Pemprov DKI Jakarta Teken Kerja Sama, Perkuat Ekosistem Ketahanan Pangan
Program asuransi ini mencakup 1.463 kelompok tani (poktan) dan 34.214 petani yang tersebar di 30 kecamatan di Karawang.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Kami ingin masyarakat bisa mendapat jaminan rasa aman dari hasil tani mereka sendiri,” ulasnya.
Contract Farming dengan DKI Jakarta
Belum lama ini, Pemkab Karawang resmi menjalin kerja sama antar daerah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Contract Farming 2025.
Program ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kesempatan petani memperluas akses pasar.
Kerja sama tersebut mencakup kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD-nya, PT Food Station Tjipinang Jaya, untuk membeli gabah petani Karawang dengan harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Melalui kerja sama ini, 600 hektare lahan telah dialokasikan untuk mendukung kebutuhan beras Jakarta. Kami sangat berterima kasih kepada Pemprov DKI atas bantuan dan dukungan yang diberikan,” ujar Aep dalam keterangannya, dikutip Rabu (7/5).
Dalam kesempatan itu, Aep juga menyampaikan apresiasi kepada para petani yang telah menjadi ujung tombak dalam pemenuhan pangan masyarakat Jakarta.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani. Tanpa kerja keras mereka, ketersediaan pangan tidak akan terjaga,” ucapnya.
Tak hanya itu, peningkatan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan jalan tani juga terus digalakan bersama sejumlah lembaga dan kementerian terkait.
Baca juga: Polisi Imbau Warga Karawang Jangan Terprovokasi Isu Ketok Pintu Misterius, Janji Tingkatkan Patroli
“Kami tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memastikan distribusi dan akses pangan terjaga dengan baik bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Selain padi, sektor hortikultura, perikanan, dan peternakan di Karawang juga menurutnya terus dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi pangan.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal dan memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat.
Oleh karenanya, melalui beragam terobosan tersebut, ketahanan pangan yang terjaga bukan hanya memastikan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, serta mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. (*)
