KARAWANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang membuka kemungkinan adanya eksodus besar-besaran dari pabrikan imbas kenaikan UMK yang tinggi.
Wakil Ketua Apindo Karawang, Yuntadi Andhim menyebut, potensi pabrikan industri hengkang sangat mungkin terjadi. Apalagi jika besaran UMK di Karawang ditetapkan naik 10 persen.
“Sangat memungkinkan, karena sekarang perusahaan dengan kondisi ekonomi resesi secara global, ini akan memberatkan industri. Kalau dia mau bertahan harus luar biasa, dan bisa saja pindah ke tempat lain yang UMK-nya lebih rendah,” kata dia, Jumat (2/12/2022).
Baca juga: Apindo Tolak Rekomendasi UMK Karawang Naik 10 Persen
Pihaknya juga menyayangkan keputusan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana yang mengusulkan kenaikan UMK 10 persen.
Padahal saat rapat dewan pengupahan kabupaten (Depekab), Apindo Karawang merujuk PP Nomor 36 Tahun 2021, dengan kata lain tidak ada kenaikan UMK di tahun 2023.
“Kita gak tau kenapa Bupati tiba-tiba keluarkan rekomendasi di luar dari rekomendasi 3 unsur di dewan pengupahan. Ini yang sangat kita sayangkan,” sesal Yuntadi.
Menurutnya, pemerintah mestinya melihat kondisi riil di lapangan dan berpikir jauh ke depan.
Baca juga: Bupati Karawang Usul UMK 2023 Naik 10 Persen, Jadi Rp 5,2 Juta
“Efeknya akan luar biasa, dan perusahaan tentu juga kalau dihitung-hitung cost-nya tidak hanya bayar gaji pokok, tapi ada tunjangan, fasilitas. Nah ini kadang kala yang tidak dihitung ya,” katanya.
Apalagi, kata dia, jika kenaikan UMK ini tak memperhitungkan kemampuan perusahaan, maka akan menimbulkan efek domino yang negatif terhadap serapan tenaga kerja.
“Kalau pada pindah, apakah masyarakat sekitar bisa terserap yang kebanyakan di kita adalah otomotif? Tentu secara sistem akan lebih rumit dibanding dengan gunakan mesin, belum lagi kalau tenaga kerjanya sudah mahal. Nah ini kan jadi satu pertimbangan [hengkang],” tutupnya. (red)
