BANDUNG – DPRD Jawa Barat (Jabar) periode 2024-2029 siap gaspol menghadapi berbagai tantangan besar di awal masa jabatan, terutama sejumlah tugas yang belum tuntas dari periode sebelumnya.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menyampaikan beberapa tugas penting yang harus segera dilaksanakan jajarannya.
Isu penting yang perlu segera ditangani antara lain peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran krusial dalam pelayanan publik, seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Baca juga: Kejati Jabar Tegaskan Pengusutan Kasus Ruislag di Karawang Tetap Berjalan, Tak Terpengaruh Pilkada
“Kita ingin Provinsi Jawa Barat kedepan lebih baik, untuk itu kabupaten dan kotanya pun harus baik. Khususnya pengelolaan DPMD dan BPSDM harus dimaksimalkan agar perubahan positif bisa dirasakan secara nyata,” jelas Rahmat.
Selain itu, fokus perhatian juga perlu diberikan pada masalah kepegawaian, terutama dengan adanya kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu.
“Banyak pegawai di OPD Pemdaprov Jabar yang perlu kepastian posisi, baik sebagai PPPK, ASN, maupun PPPK paruh waktu,” ungkapnya.
Di sisi lain, Rahmat juga mengingatkan pentingnya langkah antisipatif terhadap penurunan pendapatan daerah yang diprediksi terjadi pada 2025, sebagai dampak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Baca juga: Pria di Karawang Tewas Tertabrak Kereta Api, Bagian Tubuh Terpisah-pisah
Ia menekankan pentingnya optimalisasi aset Provinsi Jabar melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan inisiatif peningkatan pendapatan lainnya.
