Ia menggarisbawahi, dana bantuan hanya boleh digunakan Parpol untuk kegiatan pendidikan politik dan kesekretariatan.
“Selain untuk pendidikan politik dan kesekretariatan, proposalnya tidak akan kami ACC. Jadi tugas kami itu memverifikasi, serta mensosialisasikan bagaimana nanti dana tersebut di LPJ-kan, karena nanti akan diperiksa oleh BPK,” terangnya.
“Lalu prosentase dana bantuan juga berbeda, kesekretariatan 40 persen dan pendidikan politik 60 persen dana bantuannya,” tambah Aep.
Baca juga: Korban Guru Ngaji Cabul di Purwakarta Kemungkinan Lebih dari 15 Anak, Kini Masih Buron
Sementara, di tahun 2023 Partai Politik yang mendapatkan bantuan dana paling banyak adalah Gerindra, Demokrat dan Golkar.
“Gerindra suara sah di tahun 2019 186.012 dikali Rp 5.000 jadi Rp.930.060.000. Demokrat 176.435 suara dikali Rp.5000 jadi Rp 882.175.000 dan Golkar 149.566 suara kali Rp 5000 jadi Rp 747.830.000,” pungkasnya. (*)
