BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dari pemerintah pusat akan sampai tepat sasaran. BLT ini akan disalurkan dengan menggandeng Kantor Pos Indonesia.
Seperti diketahui, di Pemprov telah menyasar kepada 2.687.070 warga Jabar yang sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT BBM.
Proses penyaluran BLT negara yang dilakukan melalui Kemensos ini sendiri sudah dilakukan sejak 1 September 2022.
“Kami dari pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai itu juga tak ada ekses (berlebihan) karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos kepada rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak juga mendapatkan,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Senin (5/9/2022).
Baca juga:Â Demo Kenaikan BBM Ricuh, Mahasiswa Saling Dorong hingga Lempar Botol
Berkaca pada penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid-19, Ridwan Kamil menjamin BLT ini akan disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, pihaknya telah mempersiapkan skema penyaluran bantuan dengan adanya pemeriksaan secara bertahap.
“Kita memiliki pengalaman selama Covid-19 melakukan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan setiap yang menerima bansos atau BLT (tepat sasaran),” katanya dikutip dari suara.com.
Selain itu, Emil sapaan akrabnya meminta Pertamina agar selalu mengawasi pasokan BBM besubsidi ini agar tepat sasaran. Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Baca juga:Â Antisipasi Efek Kenaikan BBM, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya Gelar Rakor
Bila perlu, dibuat aturan dan peruntukan yang jelas terkait konsumsi BBM bersubsidi ini. Menurutnya, dengan aturan ini bisa menyelesaikan permasalahan tentang BBM bersubsidi.
“Selama ini kalau kita ke SPBU, ya begitu saja soal beli membeli, tak ada screening . Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan di waktu ini,” katanya.
Dikatakan Emil, permasalahan yang sering mengemuka ialah mengenai aturan atau regulasi tentang BBM bersubsidi karena tak semua pembeli berhak mendapatkan BBM bersubsidi, dan prosesnya pun harus terukur.
“Kalau memang betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi, mohon Pertamina mempunyai cara agar yang membeli BBM subsidi itu benar-benar yang diperuntukan,” pungkasnya.
