KARAWANG – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Karawang, Anggi Rostiana Tarmadi mendesak BKPSDM Karawang memberikan sanksi tegas terhadap pegawai ASN arogan Dinas Pertanian (Distan) Karawang.
Pasalnya, sikap yang ditunjukkan ASN berinisial ANT tersebut dianggap kelewat batas, sehingga perlu pembinaan serius dari BKPSDM Karawang.
“Prilaku ASN sebagai abdi negera seharusnya dapat berbicara sengan elok dan beretika, kepada siapa pun ia berbicara. Jangan arogan seperti itu, seolah-olah kuat karena punya becking. Bagaimana prilaku seperti ini harus dievaluasi dan diberikan sanksi tegas agar ada efek jera,” cetus Anggi, Kamis, 14 Desember 2023.
Baca juga:Â Pegawai Dinas Pertanian Sepelekan Pekerjaan, Pimpinan DPRD Karawang Meradang
Ia menegaskan, kapasitas dia dalam hal ini bukan untuk melakukan intervensi atas hasil seleksi hewan ternak yang dilakukan tim yang dibentuk Dinas Pertanian. Legislator Fraksi PKB itu hanya menegur sikap tak elok oknum petugas tim seleksi tersebut kepada kelompok tani.
“Saya menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRD menjalankan controling, menegur sodari ANT ini karena bersikap atau menggunakan bahasa yang tidak elok kepada petani saat melakukan seleksi hewan ternak. Kalau soal hasil seleksi memang harus sesuai spesifikasi dan tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun,” paparnya.
Baca juga:Â Makin Tinggi, Jumlah TKI Karawang Tembus 3.766 Orang, Taiwan Jadi Negara Favorit
Menurut Anggi, prilaku ANT tersebut sudah seharusnya dikoreksi dan berikan sanksi secara tegas oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Karena bagaimana pun ANT bekerja untuk pemerintah dan digaji oleh uang rakyat.
Baca juga:Â Naik Tinggi! Pemkab Karawang Kucurkan Dana Bantuan Rp 5,8 M untuk 11 Parpol, Siapa Terbanyak?
Dirinya khawatir jika perilaku ASN arogan Distan Karawang tersebut terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan berimbas negatif ke masyarakat.
“Punteun, dengan kami dari legislatif selaku mitra eksekutif saja sampai keluar bahasa kurang elok seperti itu, bagaimana dengan masyarakat umum? Ini kan yang harus dijaga, jangan sampai kembali berulang, ” katanya. (*)
