KARAWANG – Kantor Pertanahan ATR/BPN Karawang mengungkapkan bahwa dasar Pertimbangan teknis (Pertek) Pertanahan Nomor 3 tahun 2021 bukan ditujukan untuk plotting area black zone.
Hal itu disampaikan Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Karawang, Wahyu Djatmiko kepada tvberita.co.id, Kamis, 14 Desember 2023.
Dijelaskan, Pertek Pertanahan Nomor 3 Tahun 2021 sebenarnya untuk perluasan dari Pertek Pertanahan Nomor 163 Tahun 2019 yang dikeluarkan BPN Karawang.
Luas yang dimohonkan dalam Pertek 163/2019 sebelumnya adalah 65 hektare. “Luas yang dimohonkan sebagaimana di Pertek 163/2019 adalah 65 hektare. Sampai sekarang mereka (pihak pemohon) belum melaporkan perolehan tanahnya,” ujarnya.
Baca juga: Soal Izin Black Zone Keluar Duluan, Mantan Wabup Karawang: Onani Konstitusi Namanya
Sedangkan data luas tanah yang dimohon dalam Pertek 3/2021 hanya 4,2 hektar. Kata Wahyu, rencananya untuk pembangunan sarana penunjang instalasi pipa air buangan. “Kalau namanya air buangan, itu ada namanya air yang sifatnya baku mutu, sesuai dengan ketentuan lingkungan hidupnya,” urainya lagi.
Kedua Pertek tersebut, menurut Wahyu, sudah sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031. Lokasi tersebut berada dalam wilayah peruntukan kawasan permukiman dan zona industri.
Masuk kategori maladministrasi
Pembangunan area black zone (zona hitam) pengelolaan limbah B3 di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari baru masuk dalam draft perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Karawang. Namun, perizinan terkait pengelolaan limbah di area tersebut malah sudah keluar.
Baca juga: Pertek Pertanahan Jadi Senjata Izin Penyiapan Black Zone, Kepala BPN Karawang: Saya Jadi Penasaran
Hal itu diungkapkan mantan Asda I Pemkab Karawang, Saleh Effendi kepada tvberita.co.id di Karawang pada Senin, 11 Desember 2023.
