PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Evaluasi Program Makanan Bergizi untuk Balita (MBG), serta dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah, yang digelar secara virtual dari Aula Wikara I BKAD, Senin (17/11/2025).
Rakor diikuti oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesra, Rahmat Heriansyah, bersama Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil II Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto.
Dalam rapat tersebut, sejumlah program strategis nasional dibahas, termasuk penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi, percepatan implementasi program MBG, dan evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah oleh Ditjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP.
Baca juga: Purwakarta Lepas 2.500 Peserta Kemah Harmoni, Wabup Abang Ijo: Pramuka Harus Jadi Teladan Toleransi
Ketua BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa inflasi nasional hingga Oktober 2025 tercatat 2,86%, dengan inflasi month to month sebesar 0,28%. Secara global, Indonesia berada di peringkat 88 dari 186 negara dengan tingkat inflasi relatif terkendali.
Amalia menjelaskan bahwa kenaikan harga emas dunia turut memengaruhi inflasi nasional dengan andil sebesar 0,21%. Ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi pasar keuangan, serta pergeseran aset investor ke emas sebagai safe haven menjadi faktor utama. Tercatat, emas perhiasan mengalami inflasi tahunan selama 45 bulan berturut-turut, dengan inflasi Oktober 2025 mencapai 52,76%.
Sementara itu, untuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) sampai November 2025, lima provinsi tercatat mengalami kenaikan IPH, terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai merah dan beras, yang masih menjadi penyumbang utama gejolak harga di berbagai wilayah.
Baca juga: Purwakarta Raih Penghargaan Kemendagri atas Pencapaian Indeks Harmoni Indonesia 2025
Pemkab Purwakarta menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi kebijakan pengendalian inflasi, serta dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. (*)
