PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengoptimalkan anggaran pembangunan untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan. Langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein), yang menargetkan persoalan jalan rusak berat bisa selesai dalam waktu tiga tahun.
Kepala Dinas PUPR Purwakarta, Didi Garnadi, menjelaskan bahwa kondisi kemantapan jalan di wilayahnya mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Hingga akhir 2024, dari total panjang jalan kabupaten 776,39 km, terdapat sekitar 150 km berstatus jalan rusak berat.
“Kami akui kemantapan jalan terus menurun. Saat ini berada di angka 76 persen, turun 8 persen dari tahun sebelumnya yang sempat 84 persen,” ujar Didi, Rabu (3/9/2025).
Baca juga: Pemkab Purwakarta Gelar Pelatihan Hygiene Sanitasi untuk Dukung Program MBG
Berdasarkan data, panjang jalan mantap tercatat 596 km, jalan tidak mantap 30 km, jalan kritis atau rusak berat 150,34 km, rusak sedang 289,06 km, dan rusak ringan 30 km. Sisanya berada dalam kondisi baik.
Untuk menuntaskan persoalan ini, Pemkab menyiapkan kebutuhan anggaran pembangunan sebesar Rp 935 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan bertahap, dengan prioritas pada ruas jalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Kami juga perkuat dari sisi anggaran pemeliharaan. Target kami, dalam tiga tahun ke depan angka kemantapan jalan bisa kembali naik hingga 90 persen,” tegas Didi.
Baca juga: Program KALCER, Hadiah Spesial PLN UP3 Purwakarta untuk Pelanggan Setia
Sementara itu, Bupati Purwakarta, Om Zein, memastikan penanganan infrastruktur jalan menjadi program prioritas kepemimpinannya. “Pokoknya tidak ada alasan, semua jalan rusak berat harus mulus dalam tiga tahun ke depan,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkab Purwakarta akan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan, termasuk bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat, guna mempercepat capaian target. “Perbaikan infrastruktur ini penting, bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan wilayah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (*)
