Beranda Karawang Videotron Rp 1,7 Miliar di Karawang Berpotensi Jadi Lahan Cuan Daerah

Videotron Rp 1,7 Miliar di Karawang Berpotensi Jadi Lahan Cuan Daerah

Videotron di karawang
Proyek videotron Diskominfo Karawang, Jawa Barat mencuri perhatian publik. Bukan karena desainnya yang megah, melainkan dari nilai pengadaannya yang disebut fantastis, yakni senilai Rp 1,7 miliar.

KARAWANG – Proyek videotron Diskominfo Karawang, Jawa Barat mencuri perhatian publik. Bukan karena desainnya yang megah, melainkan dari nilai pengadaannya yang disebut fantastis, yakni senilai Rp 1,7 miliar.

Sekretaris Diskominfo Karawang, Poltak Lombanturoan, videotron tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media sosialisasi program-program pemerintah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menayangkan iklan layanan masyarakat hingga iklan komersial dari pihak swasta.

Oleh karenanya ia meniai kehadiran videotron tersebut sebagai lahan investasi karena berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah ke depannya.

Baca juga: Proyek Videotron Rp 1,7 Miliar Ramai Disorot, Diskominfo Karawang Bilang Bukan Pemborosan, tapi Investasi

“Videotron ini bisa digunakan untuk tayangan sepanjang hari. Selain pengumuman resmi, bisa disisipi iklan layanan masyarakat atau iklan komersial yang nantinya dikelola sesuai ketentuan. Jadi tidak semata-mata pengeluaran, tetapi juga peluang pendapatan,” jelasnya, Selasa (15/7).

Disinggung ramainya kritik yang menyebut proyek ini sebagai bentuk pemborosan, Diskominfo menilai hal itu bergantung pada sudut pandang masing-masing.

“Kalau dilihat dari nilai anggaran mungkin terlihat besar, tapi manfaatnya jangka panjang. Apalagi ini adalah fasilitas pertama yang dimiliki Kominfo Karawang sendiri,” tegasnya.

Poltak juga menyampaikan bahwa saat ini proses pembangunan masih berjalan dan ditargetkan beroperasi penuh mulai Agustus 2025.

Baca juga: Film Pelangi di Tengah Hujan Siap Dirilis, Karya Anak Karawang untuk Dunia

Selain mendukung program Pemkab, videotron juga akan difungsikan untuk layanan informasi publik lintas instansi.

“Instansi vertikal pun bisa memanfaatkan ini, seperti imigrasi atau kementerian agama. Jadi fungsinya luas,” katanya.