JAKARTA- Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN), Ribuan Petani dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Bali yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah melakukan unjuk rasa di depan kantor DPR RI dan Kantor Kementerian ATR/BPN RI dengan tertib dan damai.
Dalam momen tersebut para petani membawa sejumlah tuntutan terkait reforma agraria yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil utamanya para petani.
Koordinator Lapangan Aksi, Syamsudin mengkritik sikap abai pemerintah terhadap agenda reforma agraria. Dalam 10 tahun terakhir pemerintah telah abai dalam menjalankan tugas dan kewajibanya justru malah membuat negara kian tenggelam dalam darurat reforma agraria.
Pemerintah juga dinilai telah menyesatkan dan membohongi publik dengan mengklaim telah menjalankan reforma agraria seluas 9 juta hektare.
Padahal kata Syamsudin, Pemerintahan saat ini hanya menjalankan sertifikasi tanah tanpa menjalankan redistribusi tanah kepada rakyat dan menuntaskan konflik-konflik agraria.
Menurut Mantan Ketua Cabang PMII Indramayu ini, Pemerintah telah melanggar UUPA dan melawan Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007 yang melarang pemberian HGU selama 90 tahun dan HGB selama 80 tahun. Presiden telah melahirkan keputusan yang berujung pada perampasan dan penggusuran tanah, hingga kriminalisasi rakyat.
“Kami Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat, Perempuan, Mahasiswa dan Kaum Miskin Perkotaan menuntut agar Reforma Agraria Sejati sesegera mungkin dijalankan sebagaimana diamanatkan Konstitusi dan UUPA 1960,” kata Syamsudin kepada media.
Selain membawa tuntutan, kata dia, masa aksi juga membawa hasil–hasil pertanian seperti gunungan sayuran sebagai simbol kesejahteraan bagi petani manakala petani diberikan hak penuh dan kedaulatan atas tanahnya.
“Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak keamanan kepolisian Republik Indonesia dan TNI yang telah menjaga dan membantu memfasilitasi terselenggaranya peringatan Hari Tani Nasional secara tertib dan damai,” ujarnya.
“Alhamdulillah penyelenggaran aksi Hari Tani Nasional tahun ini berjalan dengan baik sesuai dengan target dan harapan kami semua. Selanjutnya, dalam rangka menghadapi momentum pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024 kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh petani untuk bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan pilkada supaya berjalan dengan baik, damai, transparan dan demokratis,” jelasnya.
Dia juga imbau para petani untuk berhati-hati dalam menentukan pemimpin pada Pilkada serentak tahun 2024.
“Kami juga menyerukan kepada seluruh petani agar lebih berhati-hati dalam menentukan pilihanya, pilihlah calon kepala daerah yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan nasib petani, memperhatikan betul masalah-masalah yang dihadapi oleh petani sehingga petani bisa makmur, sejahtera dan memiliki kedaulatan penuh atas tanahnya,” tutup Syamsudin.
