“Kalau kodering belanja modal, artinya barang tersebut mau tidak mau harus jadi aset Pemda dan ada biaya perawatan ke depannya. Sementara ini kan pokir dewan,” papar Jaeni.
Baca juga: Miliki 2.5 Gram Sabu, Anak Anggota DPRD Diringkus
Lain hal nya, kata dia, jika pokirnya itu semisal pengadaan alat musik, maka bisa di-kodering belanja hibah dan diserahterimakan kepada CPCL atau penerimanya.
“Misal alat musik CPCL-nya komunitas hadroh atau gamelan, kalau udah dibelanjakan lalu diserahterimakan, selanjutnya kewajiban pemerilharaan udah sama mereka. Sementara bu Indri itu pengadaan kendaraan ATV, nah kita belum dapet titik temunya di situ, akan seperti apa bentuknya nanti,” ulas Jaeni.
Pada prinsipnya, kata dia, meski itu sumber anggarannya melalui TAPD atau pun pokir dewan, selaku pelayan publik pihaknya tetap berusaha memfasilitasi.
Hanya saja waktu itu pihaknya masih berkoordinasi dengan BPKAD untuk mencari formasi yang pas agar tidak sampai menyalahi aturan yang ada.
“Cuma keburu dapat laporan dari Subag Program, katanya malah udah dipindahin ke OPD lain, nah itu makanya kita belum fix, harus ada koordinasi lebih lanjut dulu dengan dewan yang bersangkutan,” jelasnya. (kii)
