Beranda Headline Apindo: UMK 2022 di Karawang Tetap Naik, Asal…

Apindo: UMK 2022 di Karawang Tetap Naik, Asal…

KARAWANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karawang menegaskan, besaran upah sebesar Rp4.798.312,00 di Karawang yang ditetapkan saat ini jangan disalahartikan tidak ada kenaikan. Pekerja tetap akan mendapat kenaikan dengan catatan tertentu. Apa itu?

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jabar Tahun 2022. Upah minimum kota/kabupaten (UMK) Karawang 2020 tidak naik, tetap sebesar Rp4.798.312,00.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karawang, Abdul Syukur mengatakan keputusan penetapan UMK Karawang meluruskan adanya anggapan pekerja tidak akan naik upahnya itu salah, apalagi jika upahnya akan turun.

Baca juga: Usulan Kenaikan UMK Karawang Ditolak Gubernur Jabar

Bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun tetap akan mendapatkan kenaikan upah sesuai aturan kebijakan dari perusahaan tersebut.

“Jadi pengertiannya untuk temen-temen yang masa kerja 0 sampai maksimal 1 tahun itu besarannya sesuai UMK. Tapi untuk yang di atas 1 tahun maka naik, jangan
salah paham,” kata Syukur, saat konferensi pers di Kantor APINDO Karawang, pada Rabu (1/12/2021).

Masing-masing perusahaan, menurutnya, tentu sudah punya struktur skala upah pekerjanya. Karena struktur skala upah ini merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan dalam menyusun struktur skala upah kenaikan pekerja yang di atas 1 tahun.

“Besarannya itu dilakukan perundingan bersama antara perwakilan pekerja dengan manajemen atau dengan perusahaan,” ungkap dia.

Sekali lagi, dia menegaskan bahwa UMK itu jaring pengaman upah terendah di Kabupaten Karawang. UMK itu berlaku buat temen-temen pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Sedangkan di atas masa kerja itu akan ada kenaikan sesuai aturan perusahaan dan perundingan.

“Saya tekankan bahwa tidak ada karyawan yang tidak naik upahnya, tapi besaran kenaikannya berdasarkan struktur skala upah atau berdasarkan kesepakatan perundingan antara perwakilan pekerja dengan perwakilan pengusaha,” imbuhnya.

Baca Juga :   Disingkirkan Pendi Anwar, Cellica Menolak Kalah: "Saya Akan Menang di Kompetisi Lainnya..."

“Kalau seandainya ada kebuntuan dalam perundingan dan sebagainya, kami anggota Apindo siap untuk membantu memfasilitasi,” katanya.

Untuk itu, Apindo berharap para pekerja memahami hal tersebut. Apalagi selama dua tahun perusahaan diterpa pandemi Covid-19 yang membuat keuangan tidak baik.

Disinggung adanya rencana aksi unjuk rasa besar-besaran para pekerja pada 6-8 Desember 2021, Syukur tidak bisa melarangnya karena itu hak para pekerja menyampaikan pendapat.

Akan tetapi, ia harapkan hal itu tidak dilakukan karena akan terganggu kegiatan produksi perusahaan tersebut. Ia mengimbau kepada teman-teman buruh untuk bisa menahan diri agar tidak berdampak negatif terhadap dunia industri.

“Saya menghimbau kepada teman-teman mari kita selesaikan persoalan ini secara arif dan bijaksana tidak membawa dampak negatif terhadap industri yang ada di Karawang karena bagaimanapun yang rugi adalah Karawang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berikut daftar upah minimum di 27 kota dan kabupaten di Jabar pada 2022:

1.Kota Bekasi Rp 4.816.921,17
2.Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00
3.Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90
4.Kota Depok Rp 4.377.231,93
5.Kota Bogor Rp 4.330.249,57
6.Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00
7.Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61
8.Kota Bandung Rp 3.774.860,78
9.Kota Cimahi Rp 3.272.668,50
10.Kabupaten Bandung Barat Rp 3.248.283,28
11.Kabupaten Sumedang Rp 3.241.929,67
12.Kabupaten Bandung Rp 3.241.929,67
13.Kabupaten Sukabumi Rp 3.125.444,72
14.Kabupaten Sumedang Rp 3.064.218,08
15.Kabupaten Cianjur Rp 2.699.814,40
16.Kota Sukabumi Rp 2.562.434,01
17.Kabupaten Indramayu Rp 2.391.567,15
18.Kota Tasikmalaya Rp 2.363.389,67
19.Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.326.772,46
20.Kota Cirebon Rp 2.304.943,51
21.Kabupaten Cirebon Rp 2.279.982,77
22.Kabupaten Majalengka Rp 2.027.619,04
23.Kabupaten Garut Rp 1.975.220,92
24.Kabupaten Kuningan Rp 1.908.102,17
25.Kabupaten Ciamis Rp 1.897.867,14
26.Kabupaten Pangandaran Rp 1.884.364,08
27.Kota Banjar Rp 1.852.099,52
(kii)

Artikel sebelumnyaKesbangpol Sebut Banyak Ormas di Karawang Belum Paham UU Organisasi
Artikel selanjutnyaUsulan UMK Ditolak Gubernur RK, Kadin Karawang: Kita Perlu Realistis