PURWAKARTA-Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta Devi Mutiara Sari dari Fraksi Nasdem targetkan peningkatan PAD dari perolehan melalui SLHS (Sertifikat Laik Higiene, Sanitasi).
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selama ini dianggap belum melakukan SLHS yang berkaitan dengan sertifikat yang wajib dimiliki oleh para pelaku usaha yang menjual atau menyajikan makanan/pangan olahan siap saji (seperti restoran, rumah makan, jasa boga/katering, dan depot air minum) agar terhindar dari risiko keracunan dan penyakit menular.
“Kita lihat saja usaha kuliner di Kabupaten Purwakarta berkembang bak jamur dimusim hujan, namun apakah mereka sudah mengantingi SLHS,”jelas Devi Minggu (5/7).
“Ratusan pelaku usaha kuliner di Purwakarta, dan mereka telah terdata sebagai objek pajak, tapi apakah mereka sudah mengantongi SLHS atau belum,”ucapnya.
“Bila belum, maka dapat dipastikan PBG para pelaku usaha kuliner tersebut bermasalah,”tegasnya.
“Ini kan bisa menghasilkan PAD, walaupun SLHS bukan merupakan kategori bukan retribusi daerah namun termasuk kategori pendapatan daerah yang lain,”ujarnya.
“PAD yang sah karena para pelaku usaha ini melalui Dinas Kesehatan melakukan beberapa pengecekan melalui Labkes, dan ada biaya yang harus dipenuhi, untuk menguji makanan, minuman dan air,”ungkapnya.
“Dinas Kesehatan harus melakukan jemput bola kepada pelaku usaha dan disesuaikan dengan klasifikasinya, kalau pajak sudah dipungut lalu bagaimana dengan nasib SLHS nya,”terangnya.
“Komisi II akan mendorong Dinkes untuk meningkatkan PAD dari SLHS, dan Pemkab harus perhatikan hal ini, Perda harus di implementasikan bukan hanya aturan dan kebijakan sesaat saja,”pungkasnya.(trg)
