Beranda Headline Hati-hati, Jangan Sebarkan Identitas Pasien Corona

Hati-hati, Jangan Sebarkan Identitas Pasien Corona

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Setiap orang apalagi pejabat pemerintah, tidak diperbolehkan menyebarkan identitas pribadi pasien corona. Sebab hal itu termasuk ranah privasi seseorang atau warga negara.

Menurut Asep Toha, Aktivis Peduli Hukum mengatakan, banyak aturan yang melarangnya dan terdapat ancaman pidana terhadap pelaku penyebarannya. Diantara undang-undang tersebut adalah, pertama Pasal 29 huruf g UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

“Kedua, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat pengecualian informasi yang dapat dipublikasikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf h, bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang,” katanya, Senin (23/03).

Ketiga, sambungnya, UU No 19 tahun 2016 tentang ITE, Pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

“Ancaman pidananya terdapat pada Pasal 45 ayat 3, ancaman pidana bagi yang melanggarnya terdapat pada Pasal 54 ayat 1, bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10 juta,” tegasnya.

Keempat, lanjut Asep, Pasal 322 KUHP, Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaaanya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 9 ribu.

“Jangankan masyarakat dan pejabat bublik, dokter sekalipun dilarang mengungkapkannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 48 ayat 1 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia Kedokteran menurut peraturan ini mencakup tentang identitas pasien, kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan hal lain yang berkenaan dengan pasien,”ujarnya.

“Selain dokter, rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia kedokteran. Setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. Kecuali untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,”pungkasnya. (rls/kb1)