KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Karawang, sejak beberapa hari lalu di penghujung akhir bulan Februari, membuat sejumlah wilayah di kota lumbung padi ini terendam banjir.
Banjir menggenangi sejumlah rumah warga, bahkan ada yang mencapai ketinggian orang dewasa. Jalan penghubung antar desa dan kecamatan pun terputus, dan sebagian aktifitas warga pun terhenti.
Menanggapi hal tersebut, kepada Tvberita, Senin (24/2), Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menilai banjir yang melanda Kabupaten Karawang saat ini merupakan banjir kiriman dari Kabupaten Bogor dan Bandung.
Selain juga karena kurangnya saluran drainase yang ada di perkotaan. Di mana drainase yang ada hanya berjalan atau mengalir ke drainase pembuangan air yang lama dan tidak ada saluran pembuangan yang baru.
“Dan kaitan dengan banjir di Karawang itu pada umumnya adalah kiriman, mengapa demikian, karena banjir di Karawang terjadi di mana-mana. Kalau Bogor banjir, Karawang juga pasti banjir. Malah banjir kiriman ini memang sudah hal yang tidak aneh,” kata Ketua Komisi III DPRD, Endang Sodikin meyakinkan.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada sinergitas yang baik antar stake holder terkait mulai dari tingkat kepala dusun, RT/RW, Desa/Kelurahan sampai ke Kabupaten. Dalam menangani permasalahan banjir ini.
Pasalnya, ditandaskan politisi partai Gerindra ini, adalah suatu keniscayaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang membangun banyak embung untuk menampung air kiriman dari Kabupaten lain.
“Pemerintah memang akan membangunkan sebuah embung, namun di tahun 2021 mendatang di wilayah Pakisjaya, itu pun dengan menggunakan anggaran APBN,” tandasnya.
“Permasalahan banjir ini adalah permasalahan klasik, dan dinas teknis harus bisa menzonasi mana wilayah rawan banjir mana yang tidak, di perkotaan atau di pelosok,” imbuh Endang lagi menambahkan.
Endang pun meminta Bupati Karawang segera menetapkan SK kaitan drainase. Karena selama ini pembuangan air hanya ditumpukkan kepada drainase utama di badan jalan.
“Kami berharap segera dibuat SK Bupati tentang drainase ini, agar banjir ini ada solusi yang terbaik, karena penataan drainase saat ini tidak teratur makanya harus dibuatkan SK, untuk betul-betul membuat saluran drainase dan saluran pembuangan berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (nna/kie)
