JAKARTA – Mantan Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Said Aqil Siradj mengkritik kebijakan pemerintah yang melarang pejabat menggelar buka puasa bersama atau bukber.
Pasalnya, hal itu hanya akan menimbulkan kegaduhan dan ketidak percayaan di masyarakat.
“Secara umum itu menyinggung perasaan umat Islam karena ini sudah jadi budaya,” kata Said, dalam acara Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Peta Jalan Kepemimpinan Muslim Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/3/2023).
Menurut Said Aqil, sikap pemerintah melarang bukber ASN atau pejabat sebagai bentuk intervensi berlebih atas ruang-ruang kehidupan keagamaan yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan. Namun, lanjut dia, dicoba diambil alih, dicoba dipaksakan melalui intervensi kebijakan yang cenderung, dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat.
Baca juga: Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu Buntut Transaksi Janggal Rp 300 T
Meskipun Pemerintah sudah menjelaskan aturan tersebut, Said beranggapan bahwa hal itu menimbulkan kegaduhan. Bahkan, pada saatnya akan melahirkan ketidakpercayaan (distrust) umat bila membiarkan hal itu terus terjadi.
Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) itu mengkritisi agar Pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan atau larangan ditimbang baik dan buruknya bagi masyarakat luas agar timbul kebijaksanaan dalam sebuah aturan yang dikeluarkan. Menurut dia, boleh saja Pemerintah membuat imbauan, misalnya, tidak menggunakan anggaran pemerintah saat melakukan buka puasa bersama.
“Buka bersama itu ada di mana-mana, di Masjidil Haram, Makkah buka bersama. Amir-amir, famili dari kerajaan buka bersama itu biasa. Hanya maksudnya baik agar tidak terjadi pemborosan, tinggal itu saja penekanannya, jangan dilarang buka bersama,” kata Said mengutip republika.com.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pernyataan Said sebagai bagian dari demokrasi dan penilaian dari masyarakat.
Baca juga: Ngumpul di GBK, Ribuan Kades Minta Jokowi Naikkan Dana Desa 10 Persen
“Iya, nggak apa-apa, itulah demokrasi, harus ada penilaian dari masyarakat,” kata Mahfud.
Mahfud sendiri merasa aturan tersebut juga berpengaruh pada dirinya, yang sebetulnya telah menyiapkan buka bersama beberapa sesi. Akan tetapi, dengan adanya aturan itu, terpaksa buka bersama hanya bersama istri.
Terkait dengan kebijakan tersebut sebagai sikap over intervensi pemerintah, Mahfud berpandangan positif bahwa itu bagian dari kritis membangun yang disampaikan oleh masyarakat.
“Ya, tidak apa-apa terima kasih, sebagai kritik itu harus selalu ada, itu namanya demokrasi, namanya bahwa orang Islam itu merasa memiliki Indonesia ini,” kata Mahfud. (*)
