PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan media sosial. Salah satu langkah nyatanya adalah menyiarkan rapat-rapat resmi secara langsung.
Seperti yang dilakukan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Dana Desa Tahun 2025 dan Penyelarasan Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2026. Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein) ini disiarkan melalui YouTube Live Diskominfo Purwakarta Channel (@diskominfopwk) dan TikTok Live Om Zein (@omzein_bupatiaing).
Baca juga: Purwakarta Lepas Calon Paskibraka ke Tingkat Provinsi Jawa Barat, Siap Harumkan Daerah
Bertempat di Aula Janaka, Setda Purwakarta, rakor diikuti para kepala desa dari Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, dan Kiarapedes pada Rabu (30/7/2025). Hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Norman Nugraha serta sejumlah pejabat Pemkab Purwakarta.
“Rapat koordinasi ini untuk memastikan efektivitas penggunaan Dana Desa, menyelaraskan program pembangunan, dan mempersiapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta,” kata Om Zein.
Dalam rakor tersebut juga dibahas capaian fisik dan non-fisik Dana Desa 2025—mulai dari pembangunan jalan desa, sekolah, rutilahu, irigasi, fasilitas kesehatan, hingga fasilitas umum lainnya—termasuk kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilakukan.
Selain itu, rencana pembangunan infrastruktur desa tahun 2026 turut dibahas dengan mempertimbangkan evaluasi dana desa 2025 dan kebutuhan masyarakat.
Om Zein menegaskan bahwa siaran langsung rapat resmi Pemda merupakan upaya memperkuat keterbukaan dan partisipasi publik.
Baca juga:Bupati Om Zein: Raperda Perubahan APBD 2025 Harus Cerminkan Aspirasi Masyarakat Purwakarta
“Masyarakat bisa mengikuti jalannya rapat, keputusan yang diambil, dan argumen yang disampaikan tanpa harus hadir di lokasi. Selain itu, live streaming juga berfungsi sebagai arsip publik yang dapat diakses kembali di kemudian hari,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Purwakarta berharap masyarakat dapat lebih terlibat dan memiliki akses informasi real-time terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. (*)
