KARAWANG – Karang Taruna Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Karawang melakukan audit terhadap PT Gokko Mirai Indonesia.
Desakan tersebut muncul menyusul sorotan terhadap transparansi rekrutmen tenaga kerja, kepatuhan ketenagakerjaan, serta kontribusi sosial perusahaan di lingkungan sekitar.
Karang Taruna menilai, manajemen PT Gokko Mirai Indonesia belum menunjukkan iktikad baik untuk membuka ruang dialog terkait keterbukaan informasi lowongan kerja maupun tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat, khususnya pemuda di wilayah ring satu.
Baca juga: Pindo Deli Jadi Off-Taker Sampah Kertas dan Karton, Perkuat Ekonomi Sirkular di Karawang
Koordinator Gerakan Karang Taruna Sirnabaya, Kelvin Hudqof Akbar, mengatakan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dan hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat harus mengacu pada aturan yang berlaku di Kabupaten Karawang.
“Tuntutan yang kami sampaikan memiliki dasar hukum yang sangat jelas. Kami mengacu pada Pasal 25 Perda Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal minimal 60 persen, serta Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang sistem rekrutmen satu pintu secara terbuka,” tegas Kelvin kepada awak media, Jumat (21/8/2026).
Selain itu, Kelvin juga menyoroti kewajiban perusahaan dalam menjalankan praktik alih daya sesuai ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021 serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Menurutnya, keterbukaan dalam proses rekrutmen menjadi hal penting agar pemuda lokal memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di kawasan industri yang berada di wilayahnya.
Karang Taruna Sirnabaya menduga informasi lowongan kerja PT Gokko Mirai Indonesia tidak secara optimal disampaikan melalui portal resmi Info Loker Online Disnaker Karawang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menutup akses pemuda lokal untuk memperoleh informasi dan mengikuti proses rekrutmen secara terbuka.
“Kami sangat menyayangkan apabila iktikad baik warga untuk berdialog justru tidak mendapatkan respons yang semestinya. Penyelesaian persoalan seperti ini seharusnya dikedepankan melalui komunikasi dan mekanisme yang profesional,” ujarnya.
Karang Taruna juga mempertanyakan kontribusi sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
Menurut mereka, aktivitas jasa ketenagakerjaan dan pengamanan yang dijalankan PT Gokko Mirai Indonesia di sejumlah perusahaan besar di kawasan KIIC, khususnya wilayah Desa Sirnabaya, semestinya diiringi dengan kepedulian terhadap lingkungan sosial setempat.
Selain persoalan rekrutmen dan kontribusi sosial, Karang Taruna turut meminta kejelasan mengenai aspek ketenagakerjaan para pekerja, mulai dari status hubungan kerja, struktur pengupahan hingga kepesertaan jaminan sosial BPJS.
