Diketahui, saat ini pemkab Karawang memiliki 15.000 tenaga honorer. Meskipun jumlahnya dianggap membebani APBD. Namun di sisi lain, keberadaan tenaga honorer juga menurutnya sangat membantu.
Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian ASN BKPSDM Karawang, Taopik Maulana menambahkan, penghapusan tenaga honorer ini bisa saja diterapkan di pusat, tetapi jika di daerah, hal itu tidak bisa serta merta dilaksanakan.
Baca juga: Seleksi PPPK Rumit, Ketua Komisi X DPR: Negara Harus Berpihak pada Guru
“Kalau pusat sampai 2023 mungkin bisa, tapi kalau di daerah apa bisa? Jadi menurut saya tidak mungkin penyelesaian masalah honorer akan selesai di 2023. Pusat gak ngurus guru, perawat, tapi kalau di daerah mah kan kondisinya berbeda, ada guru, perawat,” sesalnya.
Andai pun kebijakan itu dilaksanakan, menurutnya harus ada solusi untuk mengakomodir honorer ke depannya seperti apa.
Selain itu, perbedaan kondisi antara pusat dan daerah juga diharapkan jadi pertimbangan dalam merumus kebijakan penghapusan honorer di tahun 2023.
“Kebijakan ini harus bener didalami banget, jangan sampai masyarakat yang dirugikan, karena memang faktanya kita butuh tenaga honorer,” tutupnya. (kii)
