KARAWANG – Sebanyak 2.355 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022 resmi dilantik pada 7 Juli 2023 lalu.
Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Karawang beri bocoran kapan PPPK 2022 akan menerima gaji dan tunjangan.
Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Sistem Informasi BKPSDM Karawang, Nendi Sopandi menyebutkan, 2.355 PPPK 2022 yang baru saja dilantik terdiri dari formasi guru dan teknis.
Baca juga: Fenomena Gugur Massal PPPK Bikin Prihatin, Honorer Teknis Perlu Diberi Afirmasi
“2.223 itu formasi guru dan 132 dari formasi teknis,” ujarnya kepada tvberita.co.id, Rabu (2/8/2023).
Mengenai kapan kepastian PPPK 2022 Karawang akan menerima gaji, Nendi memastikan jika gaji mereka akan parkir di rekening masing-masing di akhir Agustus 2023.
“Mereka gajian serempak semua di akhir Agustus, insya Allah sudah pada cair,” katanya.
Khusus guru, mereka langsung menikmati gaji selama 3 bulan terhitung sejak terbitnya SPMT di bulan Juni.
“Besaran gaji per bulannya Rp 3,9 juta,” ujarnya.
Adapun mengenai besaran tunjangan yang diterima, ia mengaku masih memprosesnya di internal BKPSDM Karawang.
Baca juga: Tak Kebagian Kuota PPPK 2023, Forum Guru PAI Minta Pemkab Karawang Bantu Perjuangkan
“Akan kita proses dulu teknisnya seperti apa, masih kita bahas di internal BKPSDM. Tapi yang pasti, tunjangan untuk guru Rp 500 ribu, kalau tenaga teknis Rp 1,5 juta,” ungkapnya.
Usulkan 2.017 Formasi PPPK 2023
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengusulkan 2.017 formasi untuk seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2023.
Sebanyak 2.017 formasi tersebut terdiri dari 1.082 formasi guru, 546 tenaga kesehatan dan 389 teknis.
Baca juga: 161 PPPK Karawang Kompak Gadaikan SK di bank bjb, Laku Sampai Ratusan Juta
“Di tahun ini kita usulkan 2.017 formasi. Kemarin kita konsul ke Kemenpan bahwa nanti formasi akan ditetapkan di akhir Juli,” kata Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Sistem Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Nendi Sopandi, Rabu (19/7/2023).
Nendi meyakini usulan tersebut tak akan direvisi pemerintah pusat. Sebab usulan kuota PPPK disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Kita yakin biasanya usulan akan di-ACC. Beda dengan CPNS karena kan itu bergantung ke pusat. Terus terkait juklak-juknis seleksi nanti seperti apa, kita persiapkan dulu, paling sekitar Agustus-September mulai diumumkan seleksinya,” jelasnya. (*)
