KARAWANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina menggelar Reses Ketiga Tahun Sidang 2022-2023 untuk menyerap aspirasi dan usulan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.
Kegiatan reses tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat pada Rabu, 2 Agustus 2023.
“Masing-masing Kabupaten Kota, di Kabupaten Karawang khususnya, saya memiliki beberapa usulan dan kegiatan yang belum diselesaikan oleh Provinsi Jawa Barat seperti Alun-alun dan RSUD Kabupaten Karawang yang telah menjadi RS rujukan provinsi Jabar. Jembatan Walahar juga berada dalam situasi yang sama, saya menerima info ini kemarin,” ujar Sri Rahayu atau Mak Sri sapaan akrabnya.
Baca juga: Godok Raperda Kesejahteraan Lansia, DPRD Karawang Terima Masukan LLI
Selain itu, Mak Sri, sapaan akrab Sri Rahayu juga menekankan pemugaran terkait rusaknya (akses jalan KIIC) yang merupakan dampak dari proyek kereta cepat. Ia menilai, perlunya ada peninjauan ulang terutama untuk mewakili fraksi Partai Golkar.
“Di Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat nanti akan kita sampaikan apa yang menjadi hari ini, kerusakan-kerusakan yang memang harus dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat ini ada pemeliharaan tidak akan seperti itu,” katanya.
“Apakah nanti misalkan ini kan urgen dan jalannya itu kan memang aksesnya luar biasa ya dari Johar sampai ke Tegalwaru. Dan apalagi ada proyek nasional yang kereta cepat itu, jadi kita akan cek kembali bagaimana perusahaan yang ada di daerah. Kebetulan saya juga ada reses ke daerah,” lanjutnya.
Baca juga: Dituding Lakukan Penipuan, Siapa Sebenarnya Sosok EBG Bacaleg DPRD Purwakarta?
Ia mengatakan, dirinya adalah salah satu Anggota DPRD Jawa Barat yang aktif dalam mempertanyakan keluhan OPD menyoal pembangunan yang belum sempat selesai oleh Provinsi Jawa Barat.
“Saya salah satu anggota dewan provinsi yang aktif banyak mempertahankan keluhan dari OPD kaitan dengan pembangunan. Dan ketika saya bangun, saya hadir Musrembang, Kabupaten Insi maupun Musker kaitan dengan ibu, anak dan disabilitas. Dan alhamdulillah Karawang sudah mempunyai Perda disabilitas dan usulan kami,” pungkasnya. (*)
