Beranda Regional Jelang Akhir Jabatan, DPRD Karawang Baru Rampungkan 5 Perda dan 33 Raperda

Jelang Akhir Jabatan, DPRD Karawang Baru Rampungkan 5 Perda dan 33 Raperda

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID- Jelang akhir masa jabatan periode 2014-2019, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, di tahun 2019 ini baru merampungkan 5 Peraturan Daerah (Perda) dari 33 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditargetkan.

 

Ke 5 Perda tersebut diantaranya, Empat Perda usulan Eksekutif yaitu Perda tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana, Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Perda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sturada Pangkal Perjuangan FM Kabupaten Karawang, Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan satu Perda usulan Legislatif yaitu Perda tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang, Agus Mulyana mengatakan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD, Ada 33 Raperda yang memang harus diselesaikan.

Namun, dikarenakan memasuki masa transisi sehingga DPRD menyesuaikan dan memilah mana yang memang memjadi skala prioritas pembahasan yang harus segera diselesaikan, Agus menerangkan.

“Sesuai dengan waktu ya, ada juga masa transisi juga terganjal di bulan agustus adanya proses pelantikan dan lain sebagainya,” ujar Agus.

Diakui Agus, saat ini DPRD memang baru menyelesaikan 5 Perda, meski begitu penyelesaian Raperda lainnya pun saat ini sedang dikerjakan.

“Kita masih mempelejari kembali mana dulu yang masuk, mungkin ada 5 atau 6 Raperda yang kembali akan dikerjakan, sehingga mungkin ada 10 yang bisa diselesaikan hingga akhir masa jabatan anggota DPRD Periode ini,” paparnya saat ditemui Koran Berita, kemarin

Dari Renja yang dibuat dan telah ditetapkan DPR, Agus pun menilai jika semua Tahapan -tahapan Renja bisa diselesaikan meski ada komisi-komisi tertentu yang sedikit tetunda.

“Mekanisme pembuatan Perda itu kan tidak gampang, ada waktu fasilitasi dari propinsi 14 hari, ya, saya kira semuannya bekerja,” tansasnya.

Kembali Agus menerangkan, Raperda usulan eksekutif dan inisiatif legislatif yang dikerjakan untuk selanjutnya ditindaklanjuti berdasarkan kebutuhan eksekutif.

“Artinya soal percepatan baik itu keputusan maupun peraturannya, dan sebagai fungsi penawasaannya DPRD pun mempertanyakan kembali mana yang belum mana yang sudah, tapi tindaklanjutnya tetap di eksekutif, dan sinkronisasi dilakukan saya kira tidak ada hambatan, dan selalu tepat waktu,” pungkasnya.(nna/ris)

Komentar Facebook