PURWAKARTA – Sedikitnya 15 pengurus kecamatan (PK) Golkar menolak kepemimpinan DPD Golkar Kabupaten Purwakarta di tangan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.
Penolakan itu tertuang dalam surat pernyataan yang dirumuskan oleh 15 PK Golkar se Kabupaten Purwakarta dengan berbagai alasan.
Koordinator 15 PK Golkar, Andreas Lagimin menjabarkan lima point penting penolakan kepemimpinan Anne di DPD Golkar Purwakarta.
Pertama, walaupun Anne Ratna Mustika saat ini menjabat dewan penasehat Golkar Purwakarta, namun Anne dinilai tak memiliki kepedulian terhadap partai.
Baca juga: Imunisasi Polio di Purwakarta Sasar 77.406 Balita
Kedua, saat Pilkada 2018, Golkar mendukung penuh pencalonan Anne sebagai Bupati Purwakarta. Semua mesin partai bergerak, hingga Anne terpilih menjadi Bupati Purwakarta.
“Tapi nyatanya setelah terpilih (bupati) hingga jelang akhir masa jabatan, kontribusi Anne untuk partai Golkar sangat minim,” jelasnya, Jumat (7/7/2023).
Ketiga, Anne Ratna Mustika saat ini tengah terbelit dugaan korupsi mengenai gratifikasi hampers Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, di mana perkaranya saat ini tengah ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Baca juga: Soal Dugaan Gratifikasi Hampers Neng Anne, Pejabat Pemkab Purwakarta Beberkan Hal Ini
Keempat, Anne bukanlah putri daerah dari Purwakarta, sehingga tidak memiliki basis kuat, baik itu keluarga dan saudara di wilayah Purwakarta.
Terakhir ke lima, Bupati Anne dianggap cuek terhadap kebutuhan warganya. Hal ini dibuktikan saat ribuan warga Purwakarta mengeluh berbulan – bulan kekurangan air bersih, akibat kerusakan pipa PDAM.
“Namun, Bupati tidak mengambil langkah nyata untuk menenangkan ribuan warga masyarakat yang kekuarangan air bersih tersebut,” sambungnya mengutip dari Pojoksatu.
Akibatnya, Partai Golkar Purwakarta terkena dampaknya walaupun tidak secara langsung, karena ribuan masyarakat itu mengetahui yang mengusung dan mendukung Anne menjadi Bupati yakni dari partai Golkar. (*)
