“Jika terbukti ada pelanggaran, Kejaksaan harus tindak tegas. Sementara BKPSDM dan Disdikbud harus berikan sanksi administratif, mulai dari pemindahan tugas (mutasi) hingga pemberhentian,” tegasnya.
Baca juga: Usai Cikampek, Giliran Akses Tol Karawang Timur yang Dibenahi, 90 Bangli Diminta Bongkar Mandiri
Selain itu, Syaepul pun menyoroti lemahnya peran Komite Sekolah yang seharusnya menjadi pengawas (controlling) dan berpihak kepada wali murid.
Dia meminta komite tidak tinggal diam, apalagi terkesan main mata dengan pihak sekolah demi membagi keuntungan.
“Fungsi komite itu mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran, bukan malah ‘satu suara’ atau bekerja sama dengan sekolah. Komite harus berdiri membela orang tua murid,” pungkas Syaepul. (*)
