KARAWANG – Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) menggelar seminar bertema bertema “Implementasi E-Government dalam Peningkatan Pelayanan Publik”, 20 Desember 2021.
Seminar ini menghadirkan narasumber di antaranya Dedy Permadi (Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM/Juru Bicara Menkominfo), H. Aep Syaepulloh, S.E. (Wakil Bupati Karawang), Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., ACPA., CA. (Rektor Unsika), Solihin Nurodin, S.Sos.I. (Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan), serta Fajar Eri Dianto (Ketua Relawan TIK Indonesia).
Seminar Nasional Fasilkom Unsika ditujukan untuk penyelenggara E-Government di tingkat pelaksana, akademisi, praktisi dan komunitas di bidang TIK serta umum.
Kegiatan ini dilaksanakan secara luring yang bertempat di Aula Unsika dengan jumlah peserta terbatas sebanyak 89 orang dan secara daring (via zoom) dengan jumlah peserta mencapai 1.043 orang.
Materi yang dibahas pada seminar kali ini diantaranya mengenai sejauh mana pencapaian dan implementasi e-Government yang telah dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya, serta peluang keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi, pengembangan, maupun pemanfaatannya, yang semuanya itu dipaparkan oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
Baca juga: Jadi Ormawa Terbaik, BEM Fakultas Pertanian Unsika Dapat Penghargaan Abdidaya 2021
“Dalam rangkaian kegiatan seminar ini juga terjadi penandatanganan MoU antara Unsika dan Relawan TIK Indonesia yang ditandatangani oleh rektor Unsika dan ketua RTIK Indonesia,” ungkap ketua panitia, Oman Komarudin, S.Si, M.Kom.
Dirinya berharap agar semua pihak terkait dapat mendukung dan turut terlibat dalam implementasi E-Government yang lebih lengkap dan komprehensif.
Di sesi tentang implementasi e-government dalam peningkatan pelayanan publik, pemaparan narasumber oleh Wakil Bupati Karawang, Bapak H. Aep Syaepulloh, S.E. dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Eka Sanatha, S.H., M.M., didampingi oleh moderator Nina Sulistiyowati, S.T., M.Kom. selaku dosen Fakultas Imu Komputer. Moderator menggali informasi tentang Implementasi E-Government terkait pelayanan publik yang telah ada di Kabupaten Karawang.
Wakil Bupati H. Aep Syaepulloh memaparkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat Kabupaten Karawang.
“Sesuai Perda Karawang Nomor 16 Tahun 2018, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang juga memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik, telah diimplementasikan di Kabupaten Karawang melalui mall pelayanan publik (MPP),” kata Aep.
Tujuan didirikannya MPP yaitu memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
“Pendirian MPP di Kabupaten Karawang adalah MPP Pertama non APBD (berkolaborasi dengan dunia usaha), dan merupakan merupakan MPP Ke 40 di Indonesia,” terangnya.
Selain itu, MPP di Karawang merupakan MPP Ke-5 di Jawa Barat yang melakukan pelayanan 7 hari dalam 1 minggu (sabtu-minggu tetap buka) yang terintegrasi dengan 19 unit pelayanan publik terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD diantaranya BAPENDA Karawang, DPMPTSP Karawang, DPMPTSP Jabar, DISDUKCATPIL Karawang, Dinas PUPR Karawang, DLHK Karawang, DISNAKERTRANS Karawang, Bank BRI, KEMENAG Karawang, DINKES Karawang, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, POLRES Karawang, BPN, KPP Pratama Karawang, Perumdam Tirta Arum, Dinas Koperasi, Bank BJB, dan Kejaksaan Negeri Karawang.
Salah satu penghargaan diraih oleh Kabupaten Karawang pada Kamis 18 Maret 2021 bertempat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana Kabupaten Karawang menerima penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan kategori “Sangat baik”.
Tema Mall Pelayanan Publik merupakan pembuka topik kegiatan seminar nasional yang memberikan sharing knowledge kepada para mahasiswa, audience maupun masyarakat terkait bagaimana teknologi informasi sangat berperan dalam IT Governance.
Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memasyarakatkan penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Selain pembahasan materi tentang implementasi E-Government, pada seminar kali ini juga ditampilkan diseminasi hasil penelitian dan roadmap penelitian dari beberapa tim riset yang berada di Fasilkom Unsika. Diantaranya tim riset bidang Software Engineering (SE) yang diwakili oleh Dadang Yusup, M.Kom., bidang Data Science (DS) yang diwakili oleh Ultach Enri, M.Kom., bidang Computational Intelligence and Optimization (CIO) yang diwakili oleh Adhi Rizal, M.Kom., bidang Network and Security (NS) yang diwakili oleh E. Haodudin Nurkifli, ST. M.Cs., serta bidang Sistem Informasi (SI) yang diwakili oleh Nono Heryana, M.Kom.
