KOTA BEKASI, TVBERITA.CO.ID- Isu pembebanan APBD Kota Bekasi sampai tidak terintegrasinya Kartu Sehat dengan JKN-KIS menjadi sorotan Wali Kota Bekasi terpilih Rahmat Effendi.
Pasalnya, penggunaan anggaran untuk alokasi Kartu Sehat dinilai Rahmat Effendi sudah tepat. Rahmat Effendi pun mengilustrasikan perhitungan penggunaan KS yang ada sekarang dengan banyaknya pemegang KS-NIK yang mencapai kurang lebih 600 ribu KK dari total 724 ribu KK di Kota Bekasi. Jika per KK itu terdiri dari 3 jiwa saja yakni suami, istri dan anak, berarti 3 jiwa dikali 600 ribu KK mencapai 1.8 juta jiwa.
Jika harus diintegrasikan dengan bentuk kartu lain, kata Rahmat Effendi, maka hitungannya 1.800.000 jiwa dikali kelas 3 yang sama dengan kartu lainnya yakni kurang lebih harus membayar iurannya Rp.26.000 per bulan, maka setiap bulannya harus membayar Rp 46.800.000.000 per bulan.
“Ini sakit tidak sakit harus bayar iuran, jika dikalikan 12 bulannya, maka kita butuh dana Rp 561.000.000.000 miliar,” jelas Rahmat Effendi, Selasa (18/9).
Jadi kalau dibilang defisit, Rahmat Effendi pun menilainya semua itu ungkapan yang keliru. Menurutnya, pada tahun 2018 habis Rp 200 miliar, semua itu baru 40 persen dari anggaran yang ada. Masyarakat menikmati, tidak dipersulit dan pelayanannya pun terus ditingkatkan.
“Sisanya 60 persen bisa dipakai untuk membangun rumah sakit tipe D pada 12 kecamatan dengan dilengkapi alat kesehatannya,” ucapnya.
Sementara, untuk kartu lain mekanisme dan prosedur yang berbelit sehingga banyak muncul kekecewaan pada masyarakat.
“Sadar, ini sudah menyangkut nyawa, warga Kota Bekasi yang membayar pajak mereka harus dimuliakan statusnya oleh negara,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Fungsionaris Partai Golkar Jawa Barat, Hasan Muhtar dirinya mengatakan bahwa Kartu Sehat (KS) tidak membebani APBD. “Yang masih berpikir untuk mengganggu atau menghapus program Kartu Sehat, seharusnya malu terhadap masyarakat Kota Bekasi,” paparnya
“Pemkot tidak boleh menurunkan standar pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bekasi, karena ini program yang bermanfaat,” ucapnya penuh semangat.
Hasan pun berharap, agar program Kartu Sehat harus tetap dipertahankan, karena masyarakat membayar pajak, dan dana itu untuk pelayanan kesehatan harusnya sudah tidak ada lagi perdebatan, perdebatan hanya pada poin pemaksimalan potensi dan target anggaran pendapatan daerah.(cr1/fzy)
