Beranda Karawang Bikin Aturan Baru, Bidang PBB & BPHTB Bapenda Tuai Kritikan

Bikin Aturan Baru, Bidang PBB & BPHTB Bapenda Tuai Kritikan

ilustrasi/net

KARAWANG, TVBERITA.CO.ID – Setelah bergantinya Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan PBB & BPHTB pada akhir bulan agustus lalu, banyak aturan-aturan yang baru, hal tersebut dikeluhkan oleh beberapa kalangan, salah satunya oleh Staf Notaris Karawang, Joko Arisyanto.

 

Sebelumnya, hal yang sama dikeluhkan, yaitu aturan harga transaksi yang selalu ditolak oleh Bapenda karena harga tidak wajar, padahal jika dilihat di Perda No 4 Tahun 2011 tentang pajak BPHTB, jelas menyebutkan bahwa peralihan hak karena jual beli adalah harga transaksi, dan harga transaksi adalah harga yang telah di sepakati oleh para pihak yaitu penjual dengan pembeli.

Ditambah lagi, menurutnya, dengan aturan yang mewajibkan validasi kedua BPHTB sebelum masuk ke pendaftaran pengalihan hak di Kantor BPN karawang.

“Jadi sekarang validasi dua kali tahap, yang pertama validasi BPHTB yang dilakukan di kantor bapenda, setelah itu validasi kedua yang di lakukan oleh pegawai Bapenda yang di tugaskan di kantor BPN,” tutur Joko Arisyanto.

Menurut Joko, cara tersebut tidak efektif, karena setiap bulan setiap PPAT sudah melaporkan laporan pembuatan akta ke setiap intansi baik ke Bapenda, BPN maupun ke KPP.

“Harusnya kalo Bapenda merasa tidak percaya dengan laporan yang dilaporkan oleh PPAT atau mencurigai ada oknum PPAT yang tidak jujur dalam melaporkan aktanya, cukup mencocokkan saja laporan PPAT yang dilaporkan ke bapenda dan BPN. Di situ nanti akan ketahuan apabila ada oknum PPAT yang bermain atau tidak melaporkan aktanya ke bapenda,” pungkasnya.

Selain itu, Joko juga mengkritisi bahwa Bapenda Karawang juga melanggar Perbub No 44 tahun 2011, pasal 24 ayat 1 yang berbunyi: DPPKAD harus menyelesaikan Penelitian SSPD BPHTB dalam jangka waktu:
a. Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal tidak memerlukan penelitian lapangan;
b. Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal memerlukan penelitian lapangan.

“Saya juga menyesalkan, Bapenda melanggar pedoman yang seharusnya mereka patuhi, yaitu perbub no 44 tahun 2011, bahwa penelitian tanpa harus ke lapangan cukup 1 hari kerja dan 3 hari untuk penelitian berkas yang harus ke lapangan, tapi aktualnya validasi bisa sampai 3 hari dan bisa hampir 1 bulan kalo harus cek lapangan,” tutup Joko. (kb)